“Kami pernah berhasil membebaskan korban kriminalisasi oleh oknum petugas Polda Metro Jaya, yang padahal tidak terlibat dalam perjudian di pengadilan,” jelasnya.
“Kasus klien kami dengan terlapor pihak-pihak kelas atas seperti kasus dugaan investasi bodong, juga tidak berjalan alias mandek, seperti di Subdit Fismondev Polda Metro Jaya. Bahkan klien kami diduga diperas,” tutur Alvin.
Terkait hal tersebut, LQ Indonesia Lawfirm kini tengah menempuh jalur judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 77 ayat a KUHAP tentang praperadilan.
Langkah itu dijelaskannya dilakukan untuk mendorong profesionalisme Polri dalam melayani masyarakat.
Sehingga kasus penghentian penyelidikan sepihak seperti yang dialami seorang ibu di Polres Luwu Timur tidak kembali terulang.
“Melalui judicial review, apabila disetujui oleh hakim MK, maka semua laporan polisi yang dihentikan dalam tahap lidik (SP2Lid) akan dapat diuji secara formiil di pengadilan negeri melalui mekanisme praperadilan,” jelas Alvin Lim.
“Sehingga oknum penyidik yang menghentikan laporan polisi secara sewenang-wenang dapat diuji oleh pengadilan negeri dan dibuka kembali melalui perintah pengadilan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dipaparkannya, pihaknyab juga mendukung agar jaksa juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan.
Sehingga potensi penyimpangan penyidikan oleh aparat Kepolisian bisa diminimalisir.
