Sementara rakyat, sambungnya, secara terus-menerus dibebani dengan berbagai macam pungutan, pajak, hingga kenaikan tarif dasar listrik.
Rizal Ramli menekankan bahwa kondisi ini perlu diubah. Demokrasi kriminal harus diubah jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Menurutnya, hanya itu yang bisa membuat para pejabat yang terpilih, mulai presiden, gubernur atau bupati, sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.
“Bukan untuk bayar bandar, bukan untuk kepentingan yang besar-besar saja,” tegasnya.
“Saudara-saudara, kita harus rombak sistem ini, bongkar sistem ini, karena ini lah yang menghasilkan kualitas pemimpin KW (kualitas) 2, KW 3 bahkan KW 4,” sambung Rizal Ramli.
Mantan Menko Kemaritiman ini mengatakan bahwa mustahil seorang pemimpin dengan kualitas yang bagus, karakter yang kuat yang memiliki integritas, track record bisa ikut berkompetisi dalam sistem demokrasi kriminal.
Atas alasan itu, Rizal Ramli merasa senang dengan langkah inisiatif Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang tengah memperjuangkan agar threshold dihapus.
“Saudara-saudara, waktunya telah tiba. Mari kita bukakan mata rakyat kita, karena sistem threshold ini adalah basis dari politik uang yang dahsyat dari demokrasi kriminal di Indonesia,” tegasnya.
“Kawan-kawan mari kita satukan tekad dan pikiran untuk menghapuskan threshold yang bersifat kriminal ini,” demikian Rizal Ramli.[rmol]
