Eramuslim.com – Aksi Bela Rakyat yang bakal digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di 19 kota di seluruh Indonesia harus membuktikan bahwa mahasiswa tidak loyo di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, gerakan mahasiswa saat ini terlihat kurang kritis ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sudah saatnya mahasiswa aktif dan progresif mengawal kebijakan pemerintah yang tak pro wong cilik. Mahasiswa adalah agent of change, agent of control, jangan hanya sibuk pustaka, kampus dan kos. Namun, tugas Anda adalah kritis dan aktif mengawal kebijakan pemerintah yang mulai sesuka hati menaikkan tarif dan harga lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago kepada Okezone, Kamis (12/1/2017).
Menurut Pangi, mahasiswa yang sebenarnya bisa diharapkan untuk mengingatkan dan mengkritik kebijakan pemerintah yang sesuka hati dan tidak pro rakyat. Namun, belakangan ini mahasiswa justru tiarap dan hampir tak bisa banyak diharapkan.
Dengan adanya aksi turun ke jalan 121 ini, sambung Pangi, kembali menimbulkan secercah harapan bahwa gerakan mahasiswa masih berada di barisan rakyat untuk menentang segala kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Selama rezim Presiden Jokowi gerakan mahasiswa mandul tidak terbukti, buktinya mereka kembali turun ke jalan dan sejenak meninggalkan kampusnya, ikut aksi bela rakyat, karena mereka mencintai bangsa dan negaranya. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat kritis yang terus berupaya memberi masukan dan kritik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Adapun tuntutan dan pernyataan sikap yang dibawa para mahasiswa adalah, 1. menolak dengan tegas PP No. 60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mencabut PP tersebut; 2. Menuntut Jokowi-JK untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.
Kemudian, 3. Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling “cuci tangan” dengan kebijakan yang dibuatnya; 4. Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan; 5. Menolak kenaikan tarif listrik golongan 900VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900VA.
BEM SI menggelar aksi di 19 wilayah Indonesia secara serentak. Berikut titik aksinya:
1. Aceh: DPRD Aceh dan DPRD Lhokseumawe.
2. Padang: DPRD Sumbar.
3. Riau: DPRD Riau.
4. Jambi: DPRD Jambi.
5. Palembang: DPRD Sumsel.
6. Bengkulu: Simpang Lima.
7. Lampung: Tugu Adipura.
8. Bangka Belitung: DPRD Babel.
9. Jakarta: Istana Negara.
10. Bandung: Gedung Sate/DPRD Jabar.
11. Yogyakarta: DPRD Yogyakarta.
12. Semarang: Kantor Gubernur.
13. Surabaya: DPRD Jatim dan Pemprov Jatim.
14. Samarinda: DPRD Kaltim.
15. Banjarmasin: DPRD Kalsel.
16. Pontianak: DPRD Kalbar/ Tugu Digulis.
17. Mataram: DPRD NTB.
18. Gorontalo: DPRD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo.
19. Merauke: DPRD Papua.
(kl/okzn)
