Syarat lain dari saya tidak sulit: tidak mau menerima fasilitas apa pun dari PLN. Tentu disetujui.
Di situ ada unsur ”diberi wewenang”. Otoritas.
Saya tidak tahu apakah dalam proses pengangkatan menteri kesehatan yang bukan dokter itu juga melewati dialog seperti itu.
Yang jelas, saya melihat tidak ada wewenang yang cukup yang diberikan kepada menteri kesehatan di tengah krisis ini.
Atau saya salah lihat, maafkan. Di atas menteri kesehatan dan tim khusus. Mungkin saking besar dan luasnya cakupan pandemi.
Padahal, ”kewenangan” dan ”tanggung jawab” itu menyatu dalam proses manajemen. Apalagi di tingkat leadership.
Misalnya: vaksinasi harus mencapai 70 persen di akhir Oktober 2021.
Apakah itu tanggung jawab menteri kesehatan atau tanggung jawab ketua tim apa itu?
Dalam doktrin manajemen, tidak ada yang namanya ”tanggung jawab bersama”. Harus ada satu orang yang bertanggung jawab: siapa.
Kelangkaan obat: tanggung jawab siapa.
Dan seterusnya. Lengkap dengan kewenangannya. Kita sering melihat slogan di terminal bus: ”Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama”.
Toh tidak pernah bersih juga –dulu, entah sekarang.
Tidak ada lagi slogan dengan bunyi seperti itu di stasiun kereta api, sejak era Ignasius Jonan –karena tanggung jawab kebersihan ada di pribadi kepala stasiun itu sendiri. Stasiun pun bersih.
Memang bikin gemes: Jumlah persediaan vaksin tercatat mencapai 150 juta. Yang ingin divaksin terlalu banyak, sampai antre –hanya sedikit yang ogah.
Produksi vaksin di Bandung tiap hari sudah bisa mencapai: 1,4 juta ampul. Namun, yang sudah divaksin baru 60 juta orang.
Itu tanggung jawab siapa? Jangan ada moto tanggung jawab kita bersama. Itu hanya enak diucapkan, puas di hati, tetapi bisa seperti terminal bus hasilnya.
Saya setuju dengan pendapat ini: vaksinasi adalah harapan utama melawan pandemi. Capaian 70 persen adalah mutlak. Akhir Oktober harus selesai.
Selebihnya urusan siapa yang harus bertanggung jawab. [Newmalangpos]
