“Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat untuk ngragati (membiayai) rakyat sak Yogya. Keputusannya tetap PPKM, di mana konsekuensinya jangan pernah mengatakan lockdown, totally close, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket. Pemerintah ganti duit. Kita nggak kuat,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Sultan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Di mana pusat memilih untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menjaga penularan COVID-19.
“Pusat kan keseimbangan ekonomi,” katanya.
Ia menegaskan, membatasi mobilitas penduduk akan dilakukan dengan memaksimalkan peran dari satgas di tiap RT melalui kalurahan. Mereka yang membatasi pergerakan masyarakat agar tidak terjadi penularan virus Corona.
“Untuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan membatasi pergerakan, mobilitas masyarakat. Membatasi di antara mereka di setiap kelurahan. Satgas yang belum terbentuk mohon untuk diselesaikan. Karena bagaimana, satgas ini penting untuk diambil kebijakan,” pesan Sultan.
mengancam akan menerapkan lockdown sebagai solusi atas kenaikan COVID-19 akhir-akhir ini. Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM tak efektif di lapangan.
“PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown,” kata Sultan diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Jumat (18/6).
Sultan saat itu menjelaskan, pemerintah telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, selama seminggu terakhir kasus positif Corona di DIY harian di atas 500 orang.
“Kemarin (Ingub No 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kalurahan harus sampai atasan (panewu/camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep opo meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown,” jelasnya.(dtk)
