“Ya, Jokowi melenggang membuat Perpu 1/2020, lockdown tidak dilakukan, tetapi buat kebijakan PSBB yang masih membolehkan orang melakukan mobilitas ke berbagai tempat. Bahkan kerumunan yang dilakukan pejabat sering terjadi, bahkan oleh Jokowi sendiri,” tutur Ubedilah.
Kini, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki episode yang semakin mengkhawatirkan dengan kasus positif 1,97 juta lebih dengan korban meninggal dunia lebih dari 54 ribu dan positivity rate pada pertengahan Juni 2021 lebih dari 30 persen, melampaui standar WHO yang hanya 5 persen.
“Aspirasi rakyat, mahasiswa, buruh, kaum cendekiawan, dan ormas keagamaan juga terus tidak didengar ketika memprotes usulan pemerintah yang mengajukan UU Cipta Kerja (Omnibus law). Demontrasi besar terjadi pada 8 Oktober 2020 untuk menolak UU Ciptaker. Lagi-lagi itu tidak didengar Jokowi, termasuk dengan terang benderang Jokowi tidak mendengarkan NU dan Muhammadiyah,” jelas Ubedilah.
“Itu semua adalah fakta empirik untuk menyimpulkan bahwa Jokowi memang sering mengabaikan para cendekiawan. Ini tanda-tanda Indonesia dalam bahaya besar,” pungkas Ubedilah.(RMOL)
