Eramuslim.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak merespon rencana hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai rencana interpelasi PSI terhadap Anies Baswedan tidak jelas.
Sebab menurutnya, Fraksi PSI belum mendiskusikan hal tersebut sesuai mekanisme dan tatacara berkomunikasi sebagai anggota dewan.
“Kami tidak mengerti masalah mana yang mau diinterpelasi, lalu apa tindak lanjut dan sebagainya. Hanya PSI yang tahu. Kami tidak dianggap,” tutur dia, Jumat (27/2/2021).
Dia menilai, PSI seharunya menggulir wacana itu di DPRD, bukan malah diumumkan di media masa. “Kan aneh, menggulirkan wacana soal interpelasi tapi di media, bukan di kantor,” kata Gilbert.
Untuk menggulirkan interpelasi, PSI membutuhkan dukungan 15 anggota. Gilbert mengatakan, Fraksinya belum mempelajari interpelasi yang digulirkan PSI.
Dia menilai PSI terlalu arogan dalam tata cara berkomunikasi.
“PSI itu kami lihat arogan, kurang rendah hati. Khususnya dalam berkomunikasi. Kepingin manggung sendiri,” ucap Gilbert.
Sebelumnya, PSI menggulirkan wacana hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Langkah itu diambil setelah Anies dinilai tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota.
“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana, melalui keterangan pers virtual Kamis lalu.
Justin mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai.
Terlebih, Justin melanjutkan, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD. [Fajar]
