Eramuslim.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap presidential threshold di Indonesia. Dia berharap, presidential threshold di Indonesia menjadi nol persen untuk meminimalisasi adanya tindak pidana korupsi.
Firli mengatakan, untuk mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seseorang harus mengeluarkan modal besar. Menurut Firli, kebanyakan calon akan mencari dukungan kepada para pengusaha untuk mendapatkan modal. Inilah awal pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.
“Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain, mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup,” ujar Firli melalui keterangannya, Rabu (14/12).
Firli mengatakan, berdasarkan data yang didapatkan KPK, sebanyak 82,3 % calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. Menurut Firli, bentuk balas budi yang dilakukan kepala daerah terhadap pemodal Pilkada beraneka ragam.
