Eramuslim.com – Wartawan senior, Asyari Usman menyoroti pasal-pasa dalam rancangan kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat penolakan dari kalangan oposisi.
Asyari Usman menilai, aturan tentang penghinaan presiden itu sangat rentan menjadi pasal karet atau bisa ditafsirkan menurut keinginan penegak para hukum.
Pasal-pasal itu dibuang ketika Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada 2006. Kala itu, pasal penghinaan presiden dihapus atas gugatan sejumlah pihak.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pasal-pasal 134, 136 dan 137 di KUHP berpotensi menjadi pasal karet.
Sekarang, pasal-pasal penghinaan presiden dimunculkan kembali di RUKHP yang sedang dibahas di DPR. Pasal-pasalnya adalah 217, 218 dan 219. Ancamannya adalah hukuman penjara 5 tahun, 3 tahun 6 bulan, dan 4 tahun 6 bulan.
“Semua pasal penghinaan itu berpotensi untuk ditarik ke mana-mana. Sebab, tidak ada takaran dan batasan yang jelas tentang penghinaan itu,” ujar Asyari Usman dikutip akun Facebook-nya, Senin (21/6).
Dia menilai bahwa pasal yang paling keras adalah pasal 219 RKUHP yang berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
“Pasal 219 ini sangat elastis. Sangat enak memainkannya dari segala sisi. Enak untuk memberikan label penghinaan terhadap sesuatu konten, dan enak pula memberikan kategorisasi medium penghinaan itu. Enak, sebagaimana enaknya membelit-belitkan tali karet. Sekarang, apa sebetulnya substansi pasal-pasal penghinaan presiden? Inti dari pasal-pasal itu adalah “menyerang kehormatan presiden,” katanya.
Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu dicermati tentang filosofi kehormatan seorang presiden. Jika semua ini dipahami, tidak perlu ada pasal-pasal KUHP untuk mempertahankannya. Tidak perlu ada orang yang masuk penjara.
Pertama, menurutnya, kehormatan itu bukanlah sesuatu yang disematkan kepada seorang presiden.
Seorang presiden akan dengan sendirinya dihormati oleh rakyat jika dia melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya, dan menunaikan semua janji yang ia ucapkan.
“Manakala semua ini tampak dalam kehidupan sehari-hari, maka presiden tidak hanya dihormati melainkan secara otomatis akan dicintai dan disayangi oleh rakyat. Dicintai dan disayangi jauh lebih bernilai dari sekadar “dihormati melalui pasal-pasal KUHP,” tuturnya.
