free hit counters
 

Aroma Kolonial Dalam UU MD3

Redaksi – Kamis, 5 Jumadil Akhir 1439 H / 22 Februari 2018 13:00 WIB

Eramuslim.com – Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang baru saja disahkan menuai kontroversi. Terutama dalam pasal 122 huruf k berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sebelum pengesahan UU MD3, pasal penghinaan terhadap presiden yang termaktub di dalam pasal 263 dan 264 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengundang kritik masyarakat. Baik pasal 122 huruf k UU MD3 maupun pasal 263 dan 264 RKUHP lebih terlihat mewarisi aturan zaman kolonial ketimbang negeri merdeka yang demokratis.

Pada masa kolonial, pasal-pasal pembungkaman lebih banyak diberlakukan di negara koloni ketimbang di negeri induknya. Seringkali hukuman jauh lebih berat di negeri koloni ketimbang di negeri tuan penjajah. Ironi standar ganda pemberlakuan hukum tersebut memperlihatkan secara tegas mana negeri jajahan dan mana negeri yang merdeka.

Mohammad Hatta adalah korban dari pemberlakuan standar ganda hukum kolonial tersebut. Pada 23 September 1927, sepulangnya mengikuti Konferensi Liga Internasional Wanita di Swiss, polisi mendatangi rumah Mohammad Hatta di Den Haag dan membawanya ke penahanan. Tak hanya Hatta, tiga aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya juga turut digiring ke penjara, yakni Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamontjak dan Abdul Madjid Djojodiningrat.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

loading...

Historia Terbaru

blog comments powered by Disqus