free hit counters
 

Jenderal Besar AH Nasution dan Pengembalian UUD 45

Redaksi – Jumat, 15 November 2019 11:30 WIB

Eramuslim.com – KETIKA isu Pemilu tahun 1955 mulai bergema, sekelompok pejuang merasa khawatir akan hari depan Indonesia, khawatir apa yang mereka sebut sebagai akan terjadi perubahan “Negara Proklamasi” bila terjadi salah satu aliran partai memenangkan Pemilu dengan telak tentunya.

Sehingga lebih kurang setahun menjelang Pemilu 1955, atau sekitar tahun 1953/1954 lahir semacam Gerakan Kembali ke UUD 45, dan mereka ini kemudian membuat partai dengan nama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ( IPKI) yang visi misinya Kembali ke UUD 45. Partai ini ikut Pemilu. Nasution yang baru saja diberhentikan dari KASAD karena Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan salah satu Tokoh IPKI.

Dalam Pemilu 1955, Kol Gatot Subroto terpilih sebagai anggota DPR sementara Kol Nasution terpilih menjadi anggota konstituante. Belakangan Nasution dan Gatot aktif kembali sebagai TNI setelah Kol Nasution tahun 1955 diangkat kembali menjadi KSAD yang kedua kalinya.



Sementara itu terjadi pergolakan dan pemberontakan di daerah dengan berbagai motif. Menurut Nasution sekitar 1957 lebih kurang 1/6 wilayah RI tidak dalam kendali Pemerintahan Pusat. TNI menghadapi lebih kurang 100.000 kekuatan bersenjata dengan intervensi tertutup negara negara¬† besar Barat. Sehingga banyak orang menyangsikan survival RI. Dalam kemelut besar itu lahirlah prakarsa KSAD Nasution berupa politik keamanan: ” Kembali ke pangkuan Republik dan kembali ke UUD 45″.

Dalam isu Kembali ke UUD 45, Gabungan Kepala Staf ( GKS) tidak kompak. Di internal TNI AD ada 2 teritorium (Kodam) yang keberatan yaitu Kodam Siliwangi dan Kodam Brawijaya dengan alasan: “itu mencampuri urusan politik dan dapat terjadi perpecahan”.

Nasution lalu melakukan pendekatan khusus kepada dua Panglima Kodam, lalu terjadi kebulatan pendapat dari TNI AD untuk sepakat Kembali ke UUD45. KSAU, KSAL dan Kapolri tidak menentukan sikap. Partai partai dan Ormas saat itu cenderung pertahankan UUDS.

Presiden saat itu masih ragu dan berusaha berada diantara sikap sikap tersebut. Karena Presiden Soekarno dan Kabinet masih ragu, maka pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1958 ada 2 Menteri dari TNI yaitu Kol Nazir dan Kol Suprayogi diminta oleh Nasution utk menanyakan kembali ke Presiden tentang Kembali ke UUD45. Kedua perwira itu kemudian melapor ke Nasution bahwa Presiden sdh setuju. Suara TNI saat itu sangat didengar dan berwibawa karena prestasinya mengatasi berbagai pergolakan politik dan pemberontakan.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4

Historia Terbaru