free hit counters
 

Kenangan Orang Minang: Kisah Soekarno Hapus Oposisi

Redaksi – Senin, 18 Muharram 1442 H / 7 September 2020 14:00 WIB

Eramuslim.com – Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pembubaran Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Dengan demikian, proses penyusunan undang-undang dasar baru di Konstituante yang tinggal menyisakan perdebatan mengenai dasar negara, yang telah berlangsung sejak 1956, sesudah dikeluarkannya dekrit tadi dengan sendirinya berakhir. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden.

Setelah kembali kepada UUD 1945, corak pemerintahan kita kembali lagi ke sistem presidensial. Bung Karno, yang sejak 3 November 1945 hanya menjadi kepala negara, karena jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, kini kembali menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sayangnya, kekuasaan eksekutif itu kembali kepada Bung Karno sesudah ia ditinggalkan oleh Bung Hatta. Kita tahu, pada 1 Desember 1956, Bung Hatta telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden RI.

Tanpa kehadiran Hatta di sampingnya, tak ada lagi orang yang bisa memberikan dissenting opinion kepada Sukarno. Dan hal itu juga telah membuat kekuasaan presiden jadi sangat besar. Apalagi, sebelum menerbitkan Dekrit, Presiden Sukarno sebelumnya juga telah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena telah menolak anggaran belanja yang diajukan pemerintah.



Motor penolakan itu adalah PSI dan Masyumi, dua partai yang selalu bersikap kritis pada Sukarno. Penolakan DPR tadi sepertinya telah membuat Sukarno marah. Ia akhirnya mengesahkan anggaran melalui dekrit, sekaligus membubarkan parlemen pada 5 Maret 1960.

Tak lama sesudah itu, Presiden kemudian menyusun daftar anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang terdiri atas 283 kursi. Mereka dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Sukarno menyatakan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Sebagai catatan, seluruh anggota DPR-GR ditunjuk oleh Sukarno sendiri.

Meskipun anggota DPR-GR mewakili berbagai golongan dan partai politik, Masyumi dan PSI tidak memiliki wakil dalam DPR-GR. Padahal, kita tahu, pada Pemilu 1955, Masyumi adalah salah satu partai pemenang Pemilu. Jumlah suara Masyumi berada di urutan kedua, dengan 20,92 persen suara, hanya kalah oleh PNI (22,32 persen). Jumlah perolehan suara Masyumi ini lebih besar dari NU (18,41 persen) juga PKI (16,36 persen).

Dengan tidak adanya perwakilan Masyumi dan PSI di dalam DPR-GR, tidak ada lagi kontrol parlemen terhadap Sukarno. Apalagi, pada 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno secara resmi kemudian membubarkan Masyumi dan PSI.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5

Historia Terbaru