Saya sebagai rakyat kecil tidak bisa mengatakan apakah Panglima TNI ada hubunganya dengan HP, Pangkostrad dengan LBP, Kapolri dan Kasad dengan Presiden Jokowi dan lain lain dan lain lain, karena itu bisa merupakan implikasi dari bagian strategi atau ambisi nafsu pribadi.
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD
SETIAP proses membuahkan hasil, tapi bisa jadi hasil tidak melalui proses yang benar bahkan main serobot, main curi, main kucing kucingan, main kuasa dan main menang menangan
Sebagai contoh kasus Edy Mulyadi, sang wartawan senior terkait ucapanya jin buang anak, lantas berbuntut panjang hingga pemanggilan oleh polisi, bisa jadi lanjut tindakan intimidasi atas nama hukum jika tidak lagi memenuhi panggilan selanjutnya
Jujur saya tidak menyangkal apalagi menyalahkan, karena ada kesamaan dengan pemikiran saya bahwa ditinjau dari banyak hal pemindahan IKN baru adalah rencana BERBAHAYA dan BERiSIKO TINGGI.
Meskipun sudah ada Indikasi pemerintah gigih akan melaksanakan itu, saya mohon untuk segera ditinjau kembali dan DIBATALKAN bahkan jangan pernah lagi dibahas, STOP.
Saya yakin dibenak para penggagas dan penerus kebijakan tidak terlepas dari resikko moril dan materiil dalam perpindahan itu.
Saya juga yakin, pertimbangan hal hal terkait untung rugi, baik buruk dan layak tidak layak sudah melalui pemikiran pemikiran banyak pihak, namun saya tidak yakin bahwa pemikiran itu diiringi akal sehat untuk kepentingan orang / rakyat banyak.
Bahkan saya khawatir pemikiran pemikiran jahat dan nafsu serakah telah menutupi akal sehat, dengan memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan.
Dari kondisi negara banyak hutang, saya tidak yakin bantuan dari pihak lain tidak akan beresiko tinggi dikemudian hari.
Barangkali para pejabat sekarang sudah berubah jadi tanah, bisa jadi kesengsaraan akan menimpa anak cucu cicit kita.
Memang, saat ini belum nampak, tapi bisa jadi beberapa tahun kemudian IKN baru akan dipenuhi dan dihuni orang orang cina pendatang (negara Cina ada kemampuan untuk mendukung hijrah orang Cina dari negaranya ke Indonesia, disisi lain pemerintah Indonesia tidak akan memperhatikan ketidak mampuan dan ketidak berdayaan penduduk pribumi).
Sekali lagi, para penegak hukum untuk bisa menahan diri, tidak gegabah, bahwa apa yang diucapkan Edy Mulyadi, hanya sebagai simbol pemikiran dan perasaan rakyat banyak, sehingga tidak perlu dimasalahkan apalagi dibesar besarkan dan dikait kaitkan dengan UUIT yang sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh buzzer buzzer intelek dan buzzer buzzer comberan yang bersandar hidup dari bayaran, dilindungi, meskipun mereka adalah pemecah belah persatuan, pengadu domba antar agama dan bangsa serta perusak dan penghancur negara.
