Pembangunan IKN itu terlalu banyak pola Developer Property yang dipakai ketika membuka lahan semacam BSD City, Sentul City, dan kawasan lainnya semacam PIK itu.
Sehingga jelas unsur kehormatan dan martabat bangsa dan negara tidak tampak hadir dalam ‘Blue Print’-nya, tidak ada marwah layaknya sebuah ibukota yang mempunyai alur historikal yang memadai dan jejak kebutuhan absolut bagi bangsa dan negara ini.
Maka ketika rasa gundah gulana kehendak pindah dari ibukota ini seakan mendapatkan ‘gayung bersambut’ dari orang-orang sekitarnya dan khususnya para ‘big bos’ pemain properti beserta asesorisnya bersedia mendukungnya secara besar-besaran.
Tentu saja bagi mereka ‘business as usual’ dan selalu diikuti berapa profit margin bersih yang dapat digondolnya. Hal mana semestinya tidak pernah boleh terjadi pada pembangunan sebuah ikon yang langsung membawa nama Ibukota Negara.
Semestinya seluruh perangkat bangunan beserta seluruh perlengkapan dan fasiltas pemukimannya harus dibiayai oleh APBN tanpa kecuali. Pihak swasta hanya boleh sebagai mitra pembangun dan bila ingin membangun perkantoran ataupun sarana komersil lainnya harus menunggu kajian Bappenas.
