by M Rizal Fadillah
Dewan Jenderal adalah fitnah PKI kepada TNI untuk membenarkan percobaan kudeta yang diawali penculikan para Jenderal. Dilaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra revolusioner pada hari Angkatan Bersenjata tangga 5 Oktober 1965.
Kini dalam konteks yang berbeda muncul istilah Dewan Kolonel yang dimaksudkan pada dukungan kader PDIP khususnya anggota DPR Fraksi PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDIP. Entah apakah terinspirasi dari Dewan Jenderal atau tidak, tetapi penamaan Dewan Kolonel menjadi menarik.
Polarisasi dukungan kader PDIP antara kandidat Puan Maharani dan Ganjar Pranowo telah membangun reaksi berupa Dewan Kopral untuk dukungan pada Ganjar Pranowo. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral menjadi fenomena politik unik di internal PDIP. Hanya catatan pentingnya adalah bahwa Calon Presiden PDIP nantinya ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sang “Jenderal”.
Dewan Jenderal itu tentu PKI sentris, Dewan Kolonel adalah dukungan elit partai, kelas menengah dan atas. Fraksi di DPR. Dewan Kopral mengesankan pada dukungan arus bawah. Mungkin kelompok non mainstream di PDIP dan lingkungan sekitarnya.
Dewan Kolonel digagas Johan Budi dikomandani Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Ada juga nama Trimedya Panjaitan.
Sementara Dewan Kopral adalah pendukung Ganjar termasuk GP Mania. Menurut tokohnya Immanuel Ebenezer Dewan Kopral adalah “prajurit” masyarakat kebanyakan baik mahasiswa, buruh, tani, guru pendukung Ganjar Pranowo. Membangun citra komunitas yang tidak elitis.
Sekeras apapun konflik tetapi penamaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menyinggung TNI dan hal itu dinilai tidak etis. Sebaiknya diubah penamaan pada yang lebih pada orientasi dukungan politik seperti Puan Mania atau Ganjarist atau lainnya. Lucu-lucuan juga boleh.
