Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
SAAT ini, Anies Baswedan hanya butuh warga Nahdlatul Ulama alias NU. Sebab, ada tembok yang menghalangi Anies untuk masuk ke warga NU. Khususnya NU Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.
Problemnya bukan pada Anies. Tapi, karena di Pilgub DKI 2017 Anies diusung oleh PKS dan didukung oleh Habib Rizieq Shihab (HRS), maka Anies harus menerima konsekuensi politiknya.
Hubungan NU dan PKS belum sepenuhnya pulih. Bagi PKS, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi NU, PKS dianggap sebagai ancaman bagi ritual dan ajaran NU. Juga ancaman bagi suara PKB.
Tuduhan sebagian warga NU bahwa PKS itu wahabi sudah mendarah daging. Padahal, PKS tidak punya hubungan baik ideologi, ajaran, maupun politik dengan wahabi. Butuh waktu untuk terus memberi penjelasan kepada warga NU tersebut.
Langkah PKS untuk mengadakan lomba kitab kuning, merayakan maulid nabi, mengadakan shalawat bersama ini bagian dari upaya PKS mendekati warga NU. Langkah ini sudah seharusnya dilakukan mengingat kantong suara NU cukup besar.
Sementara dengan HRS, ini terkait dengan Gus Dur di waktu lalu. HRS pernah dianggap “berseteru” dengan Gus Dur. Ini membuat warga NU, terutama kelompok Gus Dur-ian tidak terima. Luka lama ini seperti belum sepenuhnya sembuh.
Ketika PKS dan HRS mendukung Anies di Pilgub DKI 2017, maka luka sejarah seolah terasa kembali. Dari sini, muncullah stigma terhadap Anies sebagai tokoh yang diusung oleh kelompok garis keras. Anies dituduh sebagai orang yang memainkan politik identitas.
Pasalnya, sebagian para pendukung Anies terutama dari kelompok HRS menolak Ahok sebagai gubernur di antaranya karena alasan agama. Meski Anies sendiri sama sekali tidak pernah menyinggung soal agama terkait dengan pilgub maupun pilpres.
Stigma dan tuduhan terhadap Anies ini rupanya memang dirawat oleh kelompok politik tertentu. Tujuannya untuk menjegal Anies nyapres 2024. Analisis ini klir dan bisa diidentifikasi indikatornya.
Meski Anies sudah membuktikan kinerjanya lima tahun di DKI dengan mengayomi dan berlaku adil terhadap semua kelompok, stigma politik identitas belum sepenuhnya bisa dinetralisir terutama di sebagian kalangan warga NU Jateng dan Jatim.
