Miris! Banyak Pengusaha Tionghoa Terlibat Kasus Korupsi

Miris! Banyak Pengusaha Tionghoa Terlibat Kasus Korupsi

OLEH: ADIAN RADIATUS

 

SEJUMLAH pengusaha Indonesia yang beretnis Tionghoa acapkali menjadi sorotan atas berbagai kasus penggelapan keuangan negara atau korupsi. Mereka seakan cerminan perilaku buruk dan jauh dari jiwa nasionalisme Indonesia sebagai entitas Tionghoa.

Tidak kurang dari belasan foto, baik pengusaha lama bahkan sudah almarhum sekalipun berderet dengan foto-foto pengusaha lainnya yang buron atau menjadi tersangka kasus sejenis, kembali beredar daur ulang di banyak media sosial manakala ada tersangka baru orang Tionghoa muncul ke permukaan dan pastinya bernarasi negatif.

Kasus terbaru yang menyeret nama Lin Che Wei adalah contoh terkini.

Padahal, notabene semua menyangkut bisnis yang bersangkutan pribadi yang dilakukan secara curang, licik, dan serakah. Singkatnya brengsek.

Padahal di luar dunia bisnis banyak kalangan Tionghoa yang berkecimpung di organisasi perkumpulan-perkumpulan yang bersifat sosial kemasyarakatan umumnya sebagai bentuk kepeduliannya.

Meskipun demikian peranan Tionghoa lurus acapkali menjadi bias ketika kejahatan ekonomi yang menyeret etnisnya dikembangkan sedemikian rupa seakan ‘rusak susu sebelanga karena nila setitik’.

Maka ketika ada Tionghoa bernama Jaya Suprana, Kwik Kian Gie, Eddie Kusuma, Lieus Sungkharisma, Bambang Sungkono, dan Alvin Lee, serta sederet nama lainnya yang muncul sebagai nasionalis bersuara berbeda dari para pengemplang uang negara itu, polarisasi pun tak dapat dihindari.

Itulah sebabnya kenapa kemudian harus dipertanyakan apa dan bagaimana munculnya peluang-peluang perbuatan tercela atas keuangan negara oleh para pengusaha swasta Tionghoa ini?

Tak mungkin mereka bisa demikian leluasa mengatur strategi bisnisnya terhadap pejabat negara yang disumpah untuk mengabdi dan menjaga tugas yang diembannya dengan benar, jujur, dan berintegritas tinggi.

Tanpa harus berpolemik adalah jelas tugas kewajiban bersama sebagai bangsa besar dan bermartabat untuk memiliki sistem pemerintahan dan birokrasi yang akuntable dan tranparansi publik yang dapat terakses sebagai peringatan dini bilamana terdapat indikasi-indikasi penyimpangan.

Sebab, bila tidak, tetap saja akan ada Lin Che Wei-Lin Che Wei lainnya yang mungkin sebenarnya hanya sebagai operator di lapangan belaka. Mengingat pejabat kementerian dan perusahaan sawit swasta yang terlibat itu jelas sama sekali bukanlah beretnis Tionghoa. [RMOL]

Penulis adalah pemerhati sosial politik