Persoalan Jalan Kemal Ataturk

Mohammad Natsir dalam polemiknya dengan Sukarno menjelang kita merdeka mengatakan, dalam suasana seperti itu tidak perlu lagi adanya pemisahan antara Islam dengan negara, sebab dalam kenyataannya Islam memang sudah “terpisah” dengan negara seperti ditunjukkan oleh prilaku pengusaha Kekhalifahan Turki itu.

Implikasi politik dari apa yang terjadi di Turki zaman itu gaungnya terasa di negeri kita. Kelompok “Nasionalis sekular” merasa senang dengan kehadiran Ataturk. Sebaliknya para tokoh “Nasionalis Islam” berada dalam kecemasan.

Tahun-tahun 1920-an itu di negara kita sedang terjadi polemik ideologis yang luas tentang Islam dan Nasionalisme dan masalah hubungan “agama” dengan “negara”.

Polemik antara Sukarno dan Mohammad Natsir seperti telah saya singgung di atas, tentang hubungan agama pada dekade terakhir kolonialisme Belanda di negeri kita, dilatarbelakangi oleh kebangkitan nasionalisme dan sekularisme di Turki.

Perdebatan dalam sidang BPUPKI ketika merumuskan “de filosofische grondslag” (dasar falsafah negara) yang berujung kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta, juga bertalian dengan hubungan antara Islam dengan negara pada sebuah negara modern.

Karena itu, kalau sekarang ini masih ada rasa ketidaksukaan sebagian masyarakat kita terhadap Kemal Ataturk, hal itu memang wajar. Sebab, ketegangan pemikiran antara Islam dan Sekularisme dengan berbagai variannya, mulai dari yang moderat dan menerima Pancasila sampai yang ingin mendirikan kembali “negara khilafah” hingga kini tetap berlangsung di negeri kita.

Walau intensitasnya, tentu tidak sekeras menjelang kemerdekaan tahun 1945, menjelang Pemilu 1955 dan sidang Konstituante 1957 serta di masa awal Orde Baru tahun 1967.