Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts
KEBANGKITAN oligarki Indonesia boleh dikatakan terjadi sejak Orde Baru. Di tangan besi Soeharto, kekuasaan politik menumpuk di sekitar Soeharto dan lingkar pertama orang-orang kepercayaannya.
Kemudian dinastinya. Dalam rangka pembangunan ekonomi dengan obsesi pertumbuhan, dibukalah keran penanaman modal asing dari AS, Eropa Barat dan Jepang.
Lalu, Soeharto memilih segelintir kelompok China untuk membangun ekonomi Indonesia seperti Liem Siu Liong. Lalu juga segelintir pribumi seperti Abu Rizal Bakrie.
Munculah proses konglomerasi yang besar karena difasilitasi Soeharto yang kemudian disebut sebagai kapitalisme semu atau ersatz capitalism oleh Kunio Yoshihara. Gejala serupa juga terjadi di Malaysia, dan Asia Tenggara pada umumnya.
Kejatuhan Soeharto pada 1998 ternyata melahirkan sebuah konglomerasi baru secara ekonomi, dan politik yang dimungkinkan oleh UUD 2002 yang sangat liberal kapitalistik. Ongkos rekrutmen politik makin mahal yang mengharuskan kemampuan logistik yang besar bagi para politikus.
Perselingkuhan para politikus partai politik dan para taipan terjadi makin mesra. Sebagai agenda reformasi, pemberantasan korupsi menjadi omong kosong dan pepesan kosong walau awalnya KPK menjadi simbol awal keberhasilan reformasi.
Kini terbukti bahwa reformasi telah menimbulkan deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan benegara. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara Pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Demokrasi dibajak oleh para politikus atas tekanan para taipan sebagai oligarki yang makin brutal sejak lima tahun terakhir.
Kini kita sejatinya telah memasuki satu periode krisis demokrasi dan korupsi yang disebabkan oleh krisis konstitusi di mana mekanisme self-correction dilumpuhkan oleh kekuatan oligarki sehingga Republik menghadapi prospek jatuh menjadi negara gagal.
