.jpg?w=1140&ssl=1)
Presiden Palestina Mahmud Abbas, menganggap polisi di bawah Kementerian dalam Negeri Palestina yang dikuasai Hamas, adalah lembaga ilegal bila tidak segera digabung ke dalam tubuh pasukan keamanan resmi Palestina yang setia pada Presiden Abbas.
Sementara itu, dengan nada mengancam, Hamas menyatakan kepada Abbas untuk tidak mengganggu keberadaan polisi Palestina. Hamas menganggap pernyataan Abbas sebagai awal dari sejumlah langkah untuk melakukan serangan terhadap polisi Palestina.
Pernyataan Abbas soal ilegalnya kepolisian Palestina dikeluarkan setelah konflik antara pendukung Hamas dan Fatah tak kunjung selesai. Masalah ini, menurut sejumlah pengamat justeru merupakan langkah yang bisa memicu perselisihan lebih luas lagi antara Hamas dan Fatah. Jubir presiden Abbas dalam jumpa persnya mengatakan, “Presiden Abbas telah menempuh keputusan untuk merombak pasukan keamanan dan komandannya.” Menurut jubir tersebut, Abbas menganggap kepolisian Palestina merupakan lembaga ilegal yang tidak sejalan dengan undang-undang. Dan karenanya, Presiden akan berinteraksi terhadap kepolisian Palestina atas dasar pandangan tersebut.
Dalam keterangan yang dikeluarkan oleh Presiden Abbas disebutkan, ketetapannya itu dikeluarkan dalam rangka merespon kondisi keamanan yang kacau serta bertambahya tindak pembunuhan yang melibatkan para pejuang rakyat Palestina dan kader kadernya, bahkan termasuk anak-anak Palestina.
Namun demikian, DR. Ismail Ridhwan, Jubir Hamas mengatakan, ketetapan untuk menganulir dan membubarkan kepolisian Palestina dengan menggabungkannya dalam tubuh pasukan keamanan lain, akan dikembalikan pada latar belakang yang mendorong Menteri Dalam Negeri Palestina Sa’ed Shayam membentuk sayap kepolisian Palestina. “Shayam takkan membentuk sayap kepolisian sendiri, kecuali karena sayap keamanan lain telah menolak keberadaannya, ” ujar Ridhwan.
Menteri Dalam Negeri Palestina membentuk kepolisian sejumlah kurang lebih lima ribuan orang pasca Hamas membentuk pemerintahan Palestina pada Maret 2006. Dalam sayap kepolisian itu, bergabung berbagai anasir pejuang Palestina, dari kalangan Brigade Al-Qassam, dan sejumlah sayap militer milik Fatah yang menolak politik ala Abbas, juga Front Rakyat Pembebasan Palestina dan Dewan Perlawanan Rakyat Palestina.
Sementara itu, kini tersebar berita soal akan bertambahnya pasukan keamanan pro Abbas menjadi 12 ribu orang. Informasi itu muncul setelah Amerika menyatakan akan menyalurkan dana untuk pemerintahan pro Abbas berjumlah 86 juta dolar. (na-str/iol)
