Selain itu, lanjut Sukamta, jika Tokopedia dan Traveloka menjadi biro penyelenggara haji dan umrah, maka ini berpotensi mematikan 1.016 biro penyelenggara umrah yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa menciptakan angka pengangguran baru. Sementara di sisi lain hal ini juga sekaligus akan memperbesar aset dua perusahaan yang secara badan terlihat lokal tapi mayoritas kepemilikannya bukan lagi anak-anak bangsa sendiri. Dalam hal ini di mana keberpihakan pemerintah terhadap UKM biro penyelenggara umrah?
Sukamta melanjutkan : “Tapi jika MoU itu berisi bahwa Traveloka dan Tokopedia hanya memfasilitasi pilihan akomodasi calon jama’ah seperti _ticketing_ pesawat dan hotel, bukan mengurusi penyelenggaraan ibadah umrah secara keseluruhan, saya kira ini masih bisa dibicarakan.”
Di zaman ini, kalau tidak bisa berinovasi, maka berkolaborasilah. Jika tidak bisa melakukan inovasi yang kompetitif, lebih baik berkolaborasi dari pada tidak bisa bertahan alias collapse (punah).
Anggota DPR dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan bahwa pada dasarnya kita menginginkan agar penyelenggaraan ibadah umrah dikelola secara penuh oleh biro-biro, yang disebut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kita berharap UMKM biro penyelenggara ibadah umrah ini bisa melakukan inovasi yang mampu berkompetisi dengan platform dan marketplace semacam Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dst.
Namun jika inovasi tadi tidak terpenuhi, maka opsi kolaborasi yang harus kita ambil. Kita harus cari konsep kolaborasi terbaik yang saling menguntungkan antara marketplace platform digital dengan UMKM biro penyelenggara ibadah umrah. Pemerintah harus mampu meregulasi, memfasilitasi dan mengakselerasi UMKM-UMKM untuk tumbuh berkembang di zaman disrupsi seperti sekarang. “Di sinilah pemerintah harus menggandeng UMKM biro penyelenggara umrah dalam umrah digital ini, bukan hanya mengandeng Traveloka dan Tokopedia saja,” tegas Doktor lulusan Salford University, Manchester ini. (ts)
