Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan. Taiwan pada pekan lalu menuduh pesawat-pesawat jet tempur China melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal “milisi” yang dekat dengan klaim teritorialnya.
Bulan lalu, Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam.
“Jika AS melangkah lebih jauh, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung di timur Pulau Taiwan dan dekat Guam,” kata seorang pejabat senior Partai Komunis China bulan lalu.
Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. “Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan China,” bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam dan negara lainnya.
Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun, Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan China di sekitar perairan Natuna.
“Demikian pula, jika ada perang dengan AS di dekat perairan pesisir China, kami juga memiliki peluang bagus untuk menang,” lanjut editorial tersebut.
Partai Komunis China bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya.
“Beberapa dari negara ini percaya bahwa dukungan AS memberi mereka kesempatan strategis dan mencoba memperlakukan China dengan keterlaluan,” imbuh editorial tersebut.
“Tentu saja, bagaimanapun, perang tidak bisa dilakukan dengan santai, dan kita harus menang jika kita ingin berperang. Kemenangan semacam itu memiliki dua arti: Pertama, berarti mengalahkan lawan di medan perang; kedua, itu harus dibenarkan secara moral.”
Tetapi editorial yang berbicara keras membuat satu konsesi utama, yakni Beijing berisiko terisolasi secara internasional.
“Jika kita menang di medan perang dengan mengorbankan moralitas internasional kita, kita mungkin keliru membantu AS membangun aliansi anti-China yang lebih menantang posisi strategis kita,” lanjut editorial tersebut.
Palau, negara kecil di Kepulauan Pasifik, telah mendesak Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya guna melawan pengaruh China di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengunjungi negara kecil itu minggu lalu. Dia menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik.
Presiden Palau Tommy Remengesau menyatakan 22.000 rakyatnya akan menyambut fasilitas militer AS selama mereka sering menggunakannya.
“Permintaan Palau kepada militer AS tetap sederhana—bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur,” katanya.
Remengesau juga meminta bantuan AS untuk berpatroli di cagar lautnya yang luas yang semakin menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal internasional.
Palau, sebagai negara merdeka, tidak memiliki militer. Sejak Perang Dunia II, perjanjian Compact of Free Association telah memberikan tanggung jawab kepada AS untuk pertahanannya.
