Eramuslim – Pemerintah Qatar menegaskan bahwa 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi CS terhadap mereka untuk mengakhiri blokade adalah tindakan yang tidak “masuk akal” dan “dapat ditindaklanjuti”.
Sheikh Yusuf Bin Ahmed, Direktur Kantor Komunikasi Qatar, mengatakan bahwa blokade tersebut dimaksudkan untuk membatasi kedaulatan Qatar dan mengganggu kebijakan luar negerinya.
“Kami meninjau permintaan ini untuk menghormati keamanan regional dan akan ada tanggapan resmi dari kementerian luar negeri kami,” katanya.
Bin Ahmed mengatakan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson baru-baru ini meminta Arab Saudi dan negara-negara lain untuk membuat daftar keluhan yang masuk akal dan dapat ditindaklanjuti. “Daftar tersebut tidak memenuhi kriteria itu,” tambahnya.
Pada tanggal 5 Juni, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman – secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menuduhnya mendukung terorisme.
Doha, pada bagiannya, secara keras membantah tuduhan bahwa hal itu mendukung terorisme, yang menggambarkan usaha untuk mengisolasinya sebagai “tidak dapat dibenarkan”.
Qatar mengatakan Sabtu (24/06) dini hari telah menerima daftar tuntutan oleh empat negara untuk mengakhiri blokade mereka di negara Teluk. Keempat negara tersebut telah memberi Doha tenggat waktu 10 hari untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Senada dengan Qatar, pemerintah Inggris melalu Menlu Boris Johnson mengatakan bahwa krisis diplomatik di Teluk akan berakhir hanya jika adanya tuntutan yang realistis dan terukur.
Pernyataan ini dilontarkan Menlu Boris Johnson menanggapi 13 tuntutan Saudi CS yang dianggap tidak proporsional dan masuk akal. (Suara-Islam/Ram)
