Meskipun Pakatan Harapan memiliki kursi terbanyak, namun belum menjadikan Anwar Ibrahim otomatis sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk membentuk kabinet pemerintahan adalah Partai/Koalisi atau Gabungan Partai/Koalisi yang mampu mencapai lebih dari 50 persen kursi parlemen atau memiliki 112 kursi dari 222 jumlah keseluruhan kursi parlemen.
Setelah mendapat dukungan dari koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya memutuskan menjadi Oposisi kemudian atas Titah Raja kemudian bersedia merubah haluannya untuk bergabung membentuk Pemerintahan Perpaduan bersama PH, akhirnya terpenuhinya syarat untuk PH yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim membentuk kabinet pemerintahan.
Tak hanya BN, koalisi GPS, GRS yang sebelumnya memutuskan bergabung dengan PN, juga ikut berubah haluan mengikuti titah Raja, dan menyatakan bersedia mengikuti apa yang diputuskan Raja.
Selain itu sebelumnya juga Partai Warisan juga menyatakan mendukung PH dan BN membentuk pemerintahan bersama, kemudian mengikuti pula anggota parlemen independen, dan anggota parlemen dari partai KDM, dan PBM. (Sumber FIN)
