Bukti kekuatan politik Luhut bikin PDIP tak berkutik, Pakar Hukum: Luar biasa partai penguasa tak bisa apa-apa

eramuslim.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengakui bahwa kebijakan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memang memiliki power tinggi dalam lingkaran elite pemerintahan.

Bahkan, Refly menilai kebijakan-kebijakan Luhut selama ini mampu membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak berkutik. Dalam arti, peran sekelas partai penguasa tersebut tak bisa menandingi kinerja yang diatur oleh Luhut.

Penilaian Refly Harun itu didasarkan pada pernyataan Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wiryanto, yang menyebut partai berlogo banteng tersebut tak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan Luhut selama ini.

Sebelumnya, Bambang memang diketahui melemparkan sindiran kepada Luhut soal isu penundaan pemilu. Ia menyebut Luhut sebagai 'prime minister' yang memiliki power politik. Power itu yang bahkan membuat PDIP ciut.

Bambang memberikan bukti saat Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk berhenti melakukan ekspor. Namun, dua hari setelahnya justru kembali dibuka atas statement Luhut.

“Luar biasa. Bayangkan, The Ruling Party (Partai Penguasa) tak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjang seorang menteri yang selalu mengerjakan hal di luar tupoksi,” ucapnya dikutip dari channel YouTube Refly Harun, disitat Minggu 10 April 2022.

Refly kemudian mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi tak memerintahkan DPR untuk mengevaluasi kinerja para menteri, termasuk Luhut.

“Kenapa presiden enggak panggil DPR sebagai pengawas kinerja Pak Luhut? Jadi jangan menunjuk orang, tetapi kita sendiri mempunyai kelemahan,” ujar Refly.

Tak soal Luhut, advokat itu pun menilai Presiden Jokowi tak secara tegas menyatakan penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

“Dalam arahannya, Presiden Jokowi hanya bilang ‘penundaan’ dan ‘perpanjangan’. Kita tidak tahu, jangan-jangan perpanjangan SIM dan STNK,” tuturnya.

Sementara itu, kata Refly, Jokowi tidak secara jelas menyatakan apakah setuju dengan penambahan masa jabatan 3 periode atau tidak.

“Sikap pribadi Jokowi sendiri seperti apa, kita tak tahu persis. Jadi, dia bermain di wilayah abu-abu. Padahal, menteri tak akan berani ngomong kalau presidennya jelas,” tambahnya. [Hops]