Buruknya Manajemen Katering Haji, 20 Ribu Jemaah Tak Dapat Makan, 4 Perusahaan Terancam Diblacklist

Eramuslim.com - Sebanyak 20 ribu jemaah haji asal Indonesia mengalami kelalaian serius saat puncak ibadah haji tahun ini: mereka tidak mendapat jatah makan pada hari krusial, 14 Zulhijah 1446 H atau Selasa, 10 Juni 2025. Kondisi ini menguak buruknya manajemen katering dalam sistem pelayanan ibadah haji yang selama ini digadang-gadang semakin membaik.
Direktur BPKH, Iman Nikmatullah, menyatakan bahwa empat perusahaan katering telah menyatakan kesanggupan sejak awal, namun secara mendadak menolak memenuhi pesanan pada hari-H. “Ini mengecewakan. Mereka menyanggupi sejak awal, tapi tiba-tiba mengundurkan diri,” ungkap Iman dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).
Akibat kelalaian ini, BPKH menyatakan tidak segan untuk menempuh jalur hukum dan akan memasukkan keempat perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist), agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Ini bagian dari komitmen kami menjaga kualitas pelayanan jemaah,” tegas Iman.
Untuk mengurangi dampak, BPKH akan memberikan kompensasi finansial kepada jemaah terdampak, yakni:
-
SAR 10 (±Rp44.000) untuk sarapan,
-
SAR 15 (±Rp66.000) untuk makan siang dan malam,
dengan total estimasi kompensasi mencapai SAR 900 ribu hingga 1,5 juta, atau sekitar Rp6,4 miliar.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, selaku Amirulhaj, turut menyampaikan permintaan maaf resmi kepada seluruh jemaah atas kekacauan yang terjadi, mulai dari keberangkatan hingga fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Kejadian ini mencerminkan buruknya perencanaan dan pengawasan logistik dalam manajemen ibadah haji. Menyerahkan tanggung jawab kepada vendor yang tak siap menghadapi skala besar, tanpa mitigasi darurat yang memadai, adalah bentuk kelalaian struktural yang sangat disayangkan.
Padahal, keterlambatan makan bagi jemaah haji bukanlah soal remeh. Banyak dari mereka adalah lansia atau memiliki kondisi fisik yang rapuh. Beraktivitas padat di suhu ekstrem tanpa asupan makanan tepat waktu dapat membahayakan kesehatan, memicu dehidrasi, lemas, hingga kolaps.
Tanggung jawab moral dan operasional terhadap ibadah haji seharusnya tidak ditangani dengan kelonggaran seperti ini. Mekah bukan tempat untuk eksperimen logistik. Ini adalah soal nyawa, kenyamanan spiritual, dan martabat bangsa di mata dunia.
Sumber: Tempo.co