Danantara Diluncurkan, Andi Arief: Bisa Jadi Alat Lawan Oligarki

eramuslim.com - Elite Partai Demokrat, Andi Arief, turut mengomentari gagasan Danantara yang baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah.

Menurutnya, oligarki ekonomi dan dominasi borjuasi internasional memang merupakan kenyataan yang ada, namun masih bisa disaingi dengan strategi yang tepat.

"Oligarki ekonomi dan borjuasi internasional sudah menjadi kenyataan, namun bisa disaingi," ujar Andi Arief di akun X @Andiarief_ pada 24 Februari 2025.

Ia berpendapat bahwa salah satu cara untuk menghadapi dominasi tersebut adalah dengan memanfaatkan Danantara sebagai alat untuk membuka wawasan dan membawa perubahan.

"Perlu alat, salah satunya Danantara. Membuka mata, meninggalkan kegelapan," tandasnya.

Menanggapi pandangan yang menyebut Danantara sebagai manifestasi oligarki yang diberi mandat untuk mengelola ekonomi negara, Andi Arief menekankan perlunya mengubah cara pandang yang penuh kecurigaan.

"Harus merubah cara memandang sesuatu dengan curiga. Gak akan pernah melangkah," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dijadwalkan akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025.

Peluncuran tersebut akan berlangsung pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

“Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky, menilai bahwa jika Danantara terbentuk, maka seharusnya Kementerian BUMN dihapuskan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

“Fungsi-fungsi yang disebut tadi operatif, regulator negara, diatur AD/ART. Siapa orangnya ya Menteri Keuangan,” ujar Yanuar Rizky.

Menurutnya, lembaga ini sebaiknya dibuat sederhana, dengan Kementerian BUMN nantinya dipindah ke Danantara. Chairmannya bisa dijabat oleh Presiden atau Menteri Keuangan, dengan wakil dari menteri lain yang ditunjuk oleh presiden.

Namun, ia melihat ada pihak-pihak yang tampaknya belum sepenuhnya menerima perubahan ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Awalil Rizky. Ia menilai bahwa konsep super holding seperti Danantara dapat diterima baik dari sisi teknokrasi maupun sejarah ekonomi di Indonesia, tergantung bagaimana perinciannya.

“Sejarah panjang untuk menuju entah holding atau disebut apapun, semacam badan yang bukan kementerian tapi lebih bersifat bisnis, lebih korporasi dibandingkan birokrasi. Kementerian BUMN inikan kesannya masih birokrasi, padahal yang diurusi korporasi,” tandasnya.

(Sumber: Fajar)