Dari Aktivis ke Politikus: Ketika Idealime Terkikis Kekuasaan

Eramuslim.com - Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menuai sorotan publik. Kali ini, ia dikecam karena menyebut tragedi pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai "rumor yang belum terbukti", pernyataan yang dianggap menyakitkan bagi para penyintas dan aktivis.

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, menegaskan bahwa pernyataan tersebut melukai banyak pihak. Dalam rapat dengar pendapat, Fadli menyampaikan permintaan maaf, meski tetap mempertanyakan unsur "massal" dalam kejadian tersebut. Ia berdalih bahwa Kementerian Kebudayaan hanya berusaha menghadirkan “narasi sejarah yang lebih positif dan menyatukan bangsa.”

Sebelumnya, Fadli juga menuai polemik atas rencananya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto, mertuanya Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Fadli Zon bukan satu-satunya mantan aktivis mahasiswa yang kini berada dalam lingkar kekuasaan. Dari Budiman Sudjatmiko, Fahri Hamzah, hingga Mugiyanto—semuanya pernah menjadi simbol perlawanan, namun kini justru menjadi bagian dari pemerintah yang dulu mereka kritik habis-habisan.

Budiman, eks pendiri Partai Rakyat Demokratik dan aktivis antirezim Orde Baru, kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di pemerintahan Prabowo—setelah sebelumnya menyatakan dukungan terbuka dalam Pilpres 2024, meski dulunya vokal mengkritik sang jenderal.

Fahri Hamzah, mantan aktivis mahasiswa Islam yang mendirikan Partai Gelora setelah keluar dari PKS, kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan di kabinet yang sama.

Mugiyanto, korban penculikan 1998 dan aktivis HAM, kini duduk sebagai Wakil Menteri HAM di bawah Prabowo. Keputusan ini sempat mengejutkan publik, terutama karena kedekatannya dengan keluarga korban penghilangan paksa.

Fenomena mantan aktivis yang bertransformasi menjadi elit partai ini menuai keprihatinan dari banyak pihak. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai banyak aktivis akhirnya terjerumus dalam mentalitas “pengembalian modal” setelah masuk ke partai politik karena mahalnya ongkos politik.

Senada, peneliti BRIN Siti Zuhro menyebut kekuasaan telah melemahkan daya kritis mantan aktivis. “Begitu mereka menjadi politikus, mereka tak lagi berpihak pada rakyat, melainkan partai,” ujarnya.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menambahkan bahwa ambisi kekuasaan sering menjadi alasan utama mantan aktivis terjun ke politik. “Partai membuat mereka merasa naik kelas,” ucapnya.

Berbagai solusi ditawarkan agar idealisme aktivis tidak tenggelam di kubangan pragmatisme politik. Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino menilai ekosistem politik yang transaksional dan padat modal harus diubah agar tidak mematikan idealisme kader muda. Sementara itu, Siti Zuhro memperingatkan bahwa gelombang aktivis yang masuk ke partai bisa melemahkan kekuatan masyarakat sipil yang selama ini menjadi penyeimbang pemerintah.

Sumber: Tempo.co