Demo di KPK: Massa Aktivis Tuntut Jokowi dan Keluarga Diadili
eramuslim.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Mereka menuntut penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.
Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB ini diwarnai dengan orasi yang mengecam lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di era pemerintahan Jokowi.
Para demonstran membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi," menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh kebal hukum.
Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi.
"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron di tengah aksi.
Ia juga menyoroti berbagai proyek strategis yang diduga sarat dengan kepentingan politik dan menuntut agar keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis-bisnis tersebut diusut secara tuntas.
Selain mendesak KPK untuk segera bertindak, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi di era Jokowi. Mereka menilai bahwa pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas bagi pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.
"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," tambah salah satu peserta aksi.
Di tengah aksi, perwakilan massa menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka menekan lembaga antirasuah agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.
(Sumber selengkapnya: RMOL)