Diam-diam Ditegur Istana, Program Gibran Tetap Jalan: Lapor Mas Wapres Tak Ingin Mati Gaya

Eramuslim.com - Sudah tujuh bulan berlalu sejak Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program “Lapor Mas Wapres” dengan gegap gempita pada 11 November 2024. Namun belakangan, program ini nyaris lenyap dari radar publik. Posko yang dulunya digadang-gadang sebagai jalur cepat rakyat untuk menyampaikan keluhan ke Wakil Presiden, kini lebih mirip ruang tunggu kosong. Tempo yang menyambangi posko di Sekretariat Wapres hanya menemukan satu warga yang datang pagi-pagi untuk mengadu.

Gibran rupanya tak tinggal diam. Ia disebut meminta agar program ini tidak jadi etalase kosong di tengah hiruk pikuk kekuasaan. Melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Wapres, Al Muktabar, disampaikan bahwa sistem akan disempurnakan agar aduan masyarakat tak lagi nyangkut di jalur birokrasi yang lamban.

Namun, ada cerita lain yang berembus dari dalam Istana: program ini sempat “disemprit” karena dinilai terlalu dominan membawa nama Gibran, bahkan dianggap berpotensi menyaingi spotlight Presiden Prabowo. Narasi "matahari kembar" mulai mengemuka. Sumber Tempo di lingkaran Istana menyebut Gibran diminta “menurunkan volume”, alias mengurangi sorotan media terhadap program ini. Gibran, meski menjabat wapres, masih dipandang sekadar “pembantu presiden”—dan langkah-langkah mandiri seperti ini bisa dinilai melampaui batas.

Lucunya, pemerintah kemudian buru-buru merapikan narasi. Tenaga Ahli Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa Lapor Mas Wapres adalah program kolektif pemerintah, bukan proyek pribadi Gibran. Tapi publik tahu, sejak awal wajah program ini adalah Gibran sendiri—terpampang jelas dari nama hingga peluncuran.

Di lapangan, antusiasme masyarakat ternyata tak seperti yang digembar-gemborkan. Rata-rata hanya 10 orang per hari datang ke posko, dan kebanyakan memilih mengadu via WhatsApp. Bahkan, wartawan dilarang meliput suasana dalam posko. Ada apa yang ingin disembunyikan?

Beberapa warga yang mencoba menyampaikan keluhan pun mengalami berbagai kendala. Matuah, penjahit lansia dari Menteng, mengadu soal bantuan sosial yang tak pernah ia terima. Watiyah, pedagang kue dari Bandung, harus menempuh ratusan kilometer hanya untuk ditolak saat meminta bantuan modal usaha. Aduannya tentang utang pribadi tak digubris dan dialihkan ke kementerian lain.

Data resmi menyebut sudah ada 7.590 aduan masuk, dengan dominasi soal pendidikan, sosial, hingga pertanahan. Tapi seberapa banyak yang benar-benar ditindaklanjuti? Berapa banyak rakyat kecil yang berharap, hanya untuk pulang dengan tangan kosong?

Program ini mungkin terlihat baik di atas kertas, tapi publik bisa membaca arah politiknya. Di tengah isu renggangnya hubungan Gibran–Prabowo dan bayang-bayang Jokowi, “Lapor Mas Wapres” bisa jadi lebih dari sekadar posko pengaduan. Bisa jadi, ini adalah panggung kecil untuk ambisi yang lebih besar. Dan di negeri ini, tak ada program yang murni tanpa pertarungan bayangan di belakangnya.

Sumber: Tempo.co