Diplomasi Mandek, Tarif 32% Trump Mengancam Ekspor RI!
Eramuslim.com - Di tengah tekanan ekonomi dari Presiden AS Donald Trump, posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat masih kosong selama dua tahun terakhir. Kekosongan ini dinilai para pengamat memperlemah posisi Indonesia dalam negosiasi yang genting menyangkut tarif ekspor sebesar 32% yang diberlakukan AS terhadap produk RI.
Dalam surat yang dirilis via platform miliknya, Truth Social, Trump menyatakan tarif tersebut masih bisa dinegosiasikan, asalkan Indonesia membuka pasarnya bagi produk AS dan mencabut hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi non-tarif. Trump bahkan menegaskan bahwa produk Indonesia bisa bebas tarif bila diproduksi langsung di Amerika.
Trump juga mengancam penambahan tarif 10% ekstra terhadap negara-negara yang tergabung dalam BRICS—blok ekonomi yang kini mencakup Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Washington mulai melihat Indonesia sebagai bagian dari poros yang berseberangan secara geopolitik.
Pemerintah Indonesia telah mengirim delegasi ke Washington sejak April 2025 untuk merundingkan penangguhan tarif. Namun hingga kini belum ada hasil signifikan. Deadline resmi negosiasi adalah 9 Juli 2025, namun AS masih membuka ruang negosiasi hingga 1 Agustus.
Untuk memperkuat posisi diplomasi, Presiden Prabowo mengusulkan Dwisuryo Indroyono Soesilo—mantan Menko Kemaritiman dan eks pejabat tinggi FAO—sebagai calon Dubes RI untuk AS. Namun sejumlah analis mempertanyakan relevansi latar belakang Indroyono dengan isu krusial saat ini, yakni ekonomi, perdagangan, dan perlindungan WNI di tengah kebijakan anti-imigran AS.
Menurut Idil Syawfi dari Universitas Parahyangan, ketiadaan dubes selama dua tahun adalah blunder diplomatik. Ia menilai kegagalan menurunkan tarif ini mencerminkan lemahnya strategi Indonesia, meskipun RI sudah menjanjikan investasi, pembelian komoditas energi, dan pelonggaran aturan seperti TKDN.
Sementara itu, Dinna Prapto Raharja dari Synergy Policies menyebut jabatan dubes RI untuk AS terlalu strategis untuk dibiarkan kosong. “Ini posisi yang menuntut pengambilan keputusan cepat dan berani, bahkan ketika Jakarta belum memberi sinyal,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan kesiapan Indroyono dalam menghadapi gaya diplomasi Trump yang sering tak terduga.
Dampak tarif terhadap Indonesia diprediksi luas. Menurut peneliti CSIS, Muhammad Habib, tarif 32% akan membuat produk Indonesia tak kompetitif dan bisa mendorong relokasi industri ke negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja—yang berhasil menegosiasikan tarif lebih rendah dari AS meskipun memiliki defisit dagang yang lebih besar dibanding Indonesia.
Habib juga menyarankan agar Indonesia mulai menerapkan strategi "partisipasi selektif" dalam forum BRICS, guna menghindari dampak negatif dari agenda yang berseberangan dengan kepentingan AS.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan tiba di Washington DC pada 8 Juli untuk memimpin negosiasi tarif. Namun tanpa dukungan dubes permanen dan soliditas birokrasi diplomatik di AS, hasilnya tetap tak pasti.
DPR RI melalui Komisi I sudah melakukan uji kelayakan terhadap Indroyono, dan sejumlah pengamat berharap ia segera dilantik—terlepas dari kritik soal latar belakangnya—karena lebih baik ada orang di Washington daripada tidak sama sekali.
Sumber: BBC Indonesia dan Tempo.co