Diungkap Fadli Zon, Ini Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump
eramuslim.com - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadli Zon, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kebijakan strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi pengumuman tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global, sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global," ujar Fadli yang merupakan lulusan studi pembangunan dari London School of Economics (LSE), Inggris.
Ia menyoroti bahwa salah satu fokus utama dari strategi Presiden adalah memperluas jaringan kemitraan dagang strategis, termasuk mempererat hubungan dengan BRICS, ASEAN, dan negara-negara di kawasan selatan global (Global South).
Fadli menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme perdagangan dari Amerika Serikat dan situasi perang dagang global.
Indonesia sendiri telah meratifikasi sejumlah kerja sama ekonomi, termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 10 negara ASEAN serta Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru—kerja sama ini mencakup sekitar 27 persen dari perdagangan dunia.
Selain itu, proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga terus berjalan, yang jika tercapai akan membuka akses terhadap 64 persen perdagangan global. Strategi pemerintah juga mencakup perjanjian dagang lain seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA).
Sebelum menjabat sebagai menteri, Fadli Zon dikenal aktif di DPR RI dalam mendorong percepatan berbagai kerja sama ekonomi komprehensif dengan negara dan entitas regional.
Ia juga turut mengawal negosiasi perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA guna membuka akses pasar global yang lebih luas bagi produk Indonesia. Dalam pidatonya di forum bilateral DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg tahun lalu, ia menyebut bahwa IEU-CEPA memiliki potensi sebagai penghubung strategis antara dua kawasan besar dengan jumlah penduduk gabungan lebih dari 600 juta jiwa.
“Saya secara konsisten mendorong agar negosiasi berbagai perjanjian dagang dan perundingan kemitraan ekonomi dapat segera diselesaikan secara adil dan setara. Kini sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, saya kembali menegaskan pentingnya memperluas kemitraan dagang strategis sebagai salah satu instrumen perluasan pasar dan penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Fadli.
Strategi kedua dari Presiden Prabowo yang juga disorot adalah upaya percepatan hilirisasi sumber daya alam. Fadli menilai pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bentuk konkret dalam mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor penting seperti mineral, migas, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.
“Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua,” tegas Fadli.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman dari mitra dagang global terhadap dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi Indonesia.
Adapun strategi ketiga Presiden Prabowo, yang menurut Fadli berdampak paling besar dalam jangka panjang, adalah peningkatan daya beli masyarakat melalui program-program langsung yang menyentuh kesejahteraan rakyat.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Program ini diyakini Fadli bisa mendorong konsumsi dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan sekaligus mengembangkan budaya pangan lokal.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” jelasnya.
(Sumber selengkapnya: Liputan6)