DPR dan Pemerintah Bergerak Atasi Krisis Akses ke Pulau Enggano

Eramuslim.com - DPR dan pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk menangani krisis akses menuju Pulau Enggano, sebuah pulau terluar di wilayah barat Indonesia yang kini mengalami isolasi akibat pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Permasalahan ini telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir karena berdampak langsung pada sekitar 4.000 penduduk yang menghuni pulau tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa dirinya telah ditunjuk langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mewakili DPR dalam rapat koordinasi dengan pemerintah. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif atas permasalahan yang semakin mendesak.

“Hari ini kami menggelar rapat koordinasi, dan saya berharap semua langkah penyelesaian bisa dirumuskan secara tuntas,” ujar Dasco, Selasa (24/6).

Dasco juga menyebut bahwa komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan, dan pemerintah sedang menindaklanjuti masalah pendangkalan dengan pengerukan area pelabuhan oleh PT Pelindo. Namun, ia menegaskan bahwa langkah sementara ini belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan.

Sementara itu, Puan Maharani menambahkan bahwa pihak legislatif dan eksekutif telah menjalin komunikasi informal sebelumnya dan kini bersiap mempercepat langkah formal. Ia menegaskan komitmen bersama untuk menangani kondisi Enggano secara serius dan cepat.

“Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera menyelesaikan persoalan di Pulau Enggano dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai telah menyebabkan gangguan parah terhadap jalur transportasi laut ke Pulau Enggano. Dampaknya bukan hanya terbatas pada terhambatnya mobilitas warga, tetapi juga menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok dan tertahannya hasil pertanian lokal karena tak bisa didistribusikan keluar pulau.

Presiden Prabowo turut menyatakan kepeduliannya atas kondisi ini. Ia berharap masyarakat Pulau Enggano tetap semangat dan meyakinkan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk memperjuangkan pembangunan wilayah terluar tersebut. Pernyataan ini disampaikan usai rapat bersama Wakil Ketua DPR serta para pejabat tinggi negara lainnya.

Pulau Enggano terletak di tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu. Satu-satunya akses utama ke pulau ini adalah melalui transportasi laut dengan waktu tempuh mencapai 12 jam menggunakan kapal penyeberangan. Pendangkalan pelabuhan sejak dua bulan terakhir telah memperparah keterisolasian pulau ini.

Dengan situasi yang semakin mendesak, pemerintah dan DPR kini dituntut untuk segera mengambil kebijakan konkret dan berkelanjutan agar warga Pulau Enggano tidak terus terpinggirkan oleh ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas.

Sumber: CNN Indonesia dan Tempo.co