DPR Minta Pembangunan IKN Tidak Tergesa-gesa

eramuslim.com - Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan tambahan anggaran setelah sebelumnya mengalami pemotongan dalam rangka efisiensi belanja negara berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menegaskan bahwa meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah amanat UU No. 3 Tahun 2022, pelaksanaannya harus tetap sesuai tahapan yang terukur dan tidak tergesa-gesa.

"Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam penataan, menghapus jiwa pengorbanan kita untuk tanah air," ujar Indrajaya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan OIKN pada Rabu, 12 Februari 2025, terungkap bahwa anggaran OIKN yang sebelumnya dipotong dari Rp 6,3 triliun menjadi Rp 1,1 triliun kini kembali ditambah menjadi Rp 5,2 triliun.

Tambahan anggaran ini belum termasuk dana sebesar Rp 8,1 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan gedung legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung IKN di tahun 2025.

Indrajaya menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan target yang jelas, mengingat kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan.

"Yang terpenting ada milestone (target) yang terukur, karena ada yang namanya force majeure, dan ada pula kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata politisi asal Dapil Papua Selatan itu.

Selain anggaran OIKN, dana untuk pembangunan IKN juga berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, kementerian ini terkena pemblokiran anggaran sebesar 80% dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.

Akibatnya, anggaran IKN di Kementerian PU yang sebelumnya Rp 60,6 triliun kini menyusut menjadi Rp 14,87 triliun.

Meski demikian, Indrajaya berharap bahwa dalam pembahasan anggaran berikutnya, dana untuk pembangunan IKN bisa kembali ditingkatkan, mengingat pemblokiran anggaran ini masih bisa dicabut.

"Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran selanjutnya, anggaran IKN akan ditambah, apalagi ini sifatnya pemblokiran yang dimungkinkan dibuka kembali," pungkasnya.

(Sumber: Fajar)