Fenomena #KaburAjaDulu Mengkhawatirkan, TB Hasanuddin: Lapangan Kerja di Dalam Negeri Makin Sulit
eramuslim.com - Tagar #KaburAjaDulu menjadi trending topic di media sosial X dan ramai diperbincangkan oleh warganet. Fenomena ini mencerminkan keinginan sebagian masyarakat, terutama anak muda, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Banyak faktor yang mendorong munculnya tren ini, seperti lapangan kerja yang terbatas, ketidakpastian ekonomi, serta minimnya kesejahteraan di dalam negeri. Bagi sebagian orang, bekerja atau menetap di luar negeri dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik.
Namun, di balik impian tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan kerja yang ketat, adaptasi budaya, hingga risiko eksploitasi dan ketidakpastian status hukum.
TB Hasanuddin: Pemerintah Harus Serius Tangani Masalah Ini
Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai bahwa tren ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
"Lapangan kerja bagi kaum milenial juga harus disiapkan, agar mereka dapat menikmati mudah dan nyamannya bekerja di negeri sendiri. Tagar yang sekarang sedang viral #KaburAjaDulu semoga tidak menjadi obsesi anak-anak muda," kata TB Hasanuddin dalam keterangan resminya, Senin (17/2/2025).
Ia menegaskan bahwa alih-alih menjadikan "kabur" sebagai satu-satunya solusi, pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta memberikan peluang lebih besar bagi anak muda untuk berkembang di dalam negeri.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan perlindungan bagi WNI di luar negeri, terutama bagi pekerja migran, pelajar, dan diaspora Indonesia yang rentan terhadap eksploitasi dan konflik geopolitik.
Risiko Besar bagi WNI di Luar Negeri
TB Hasanuddin juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi WNI di luar negeri, seperti:
- Eksploitasi tenaga kerja bagi pekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan buruh migran.
- Penipuan berbasis daring yang sering menjebak mereka dengan janji pekerjaan fiktif.
- Masalah hukum dan administrasi akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi negara tujuan.
- Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan yang bisa berdampak pada keamanan WNI.
Menurutnya, pemerintah harus memperkuat peran perwakilan diplomatik, meningkatkan koordinasi dengan negara tujuan, serta mengoptimalkan peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar perlindungan terhadap WNI lebih optimal.
"Kita harus memastikan bahwa setiap WNI yang berada di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjaga," pungkasnya.
(Sumber selengkapnya: RMOL)