Ferry Irwandi: Pemerintah Salah Langkah, Potensi Ekonomi Rp 446 Triliun di Raja Ampat Bisa Hilang

Eramuslim.com - Kreator konten sekaligus mantan pegawai Kementerian Keuangan, Ferry Irwandi, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait pertambangan nikel di Raja Ampat. Dalam video berdurasi 17 menit yang diunggah ke YouTube pada 11 Juni 2025, Ferry menyampaikan bahwa konservasi lingkungan di kawasan Raja Ampat memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambangan nikel yang justru merusak ekosistem.

Ferry memproyeksikan bahwa jika dikelola dengan pendekatan konservasi selama 50 tahun hingga 2074, potensi ekonomi yang bisa dihasilkan mencapai Rp 446 triliun. Estimasi itu belum termasuk dampak berantai (multiplier effect) dari aktivitas ekonomi di masyarakat. Ia menekankan bahwa angka tersebut berasal dari data resmi seperti BPS dan dihitung dengan pendekatan konservatif menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5% per tahun.

Komponen yang dimasukkan dalam perhitungannya mencakup pengeluaran wisatawan, nilai ekowisata, kontribusi karbon biru dari hutan bakau dan laut, perlindungan terumbu karang, serta efek ekonomi lokal lainnya. Ia juga mencatat bahwa angka tersebut belum memperhitungkan biaya sosial dan ekologis akibat tambang seperti reklamasi dan kerusakan lingkungan.

Ferry menilai pendekatan pemerintah yang mengandalkan tambang sebagai sumber ekonomi justru sangat merugikan. “Bagi yang masih menggunakan akal sehat, keputusan ini adalah pilihan yang sangat buruk. Kerugian besar, lingkungan hancur, dan reputasi Indonesia tercoreng,” katanya.

PAD Raja Ampat Rendah dan Uang Tidak Berputar di Daerah

Ia juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Raja Ampat yang hanya sekitar Rp 31 miliar per tahun—jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan potensi ekonomi berbasis konservasi. Ferry mempertanyakan mengapa pemerintah tetap mempertahankan izin tambang PT Gag Nikel, padahal perusahaan tersebut sepenuhnya dimiliki negara dan bisa ditutup kapan saja.

Dukungan Aksi Greenpeace dan Gelombang Protes Publik

Kritik Ferry sejalan dengan gerakan yang dilakukan Greenpeace Indonesia pada 3 Juni 2025, di acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta. Dalam aksinya, para aktivis membentangkan spanduk berisi pesan seperti “What’s the true cost of your nickel?” dan “Save Raja Ampat from nickel mining,” yang kemudian viral di media sosial dengan tagar #SaveRajaAmpat. Greenpeace menyampaikan bahwa tambang nikel telah merusak kawasan hutan dan wilayah konservasi yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark.

Menanggapi tekanan publik, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan pencabutan izin usaha tambang empat perusahaan di Raja Ampat: PT ASP, PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Namun, PT Gag Nikel tetap diberi izin beroperasi.

Konservasi Bernilai Lebih Tinggi dari Tambang

Ferry menambahkan bahwa jika digunakan pendekatan pertumbuhan yang lebih progresif seperti CAGR (Compound Annual Growth Rate), nilai ekonomi dari konservasi di Raja Ampat bisa mencapai Rp 800 hingga Rp 1.000 triliun dalam 50 tahun. Ia menekankan bahwa dampak positif konservasi tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan lokal, pendapatan daerah, serta citra positif Indonesia secara global.

Sebaliknya, potensi ekonomi dari tambang nikel, seperti yang ada di Pulau Gag, menurut Ferry hanya berada di kisaran Rp 246 triliun hingga Rp 347 triliun. Ia juga mengkritik bahwa keuntungan tambang tidak menyebar ke masyarakat lokal, melainkan terpusat di Jakarta dan perusahaan besar seperti ANTAM. “Multiplier effect-nya hampir tidak ada, masyarakat tidak ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sumber: Tempo.co