Gulir Desakan Makzulkan Gibran, DPR-MPR Masih "Menunggu Surat"

Eramuslim.com - Forum Purnawirawan TNI terus menggencarkan desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memproses tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, hingga kini, para pimpinan parlemen berdalih belum menerima surat tersebut secara resmi, lantaran masih berada di tangan sekretariat.

“Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan memproses surat usulan pemakzulan Gibran jika surat tersebut telah diterima secara resmi oleh pimpinan DPR. Ia menyebutkan, banyaknya surat yang masuk membuat pengecekan memerlukan waktu.

“Kalau sudah diterima tentu saja kami akan baca dan proses sesuai mekanisme,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis, 3 Juli 2025.

Puan menambahkan bahwa hingga kini belum ada koordinasi antara DPR, MPR, maupun DPD mengenai surat tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan diambil setelah pengecekan dan validasi dokumen dilakukan.

Ketua MPR: Belum Ada Pembicaraan Khusus soal Pemakzulan

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum ada komunikasi antarpimpinan lembaga terkait isu pemakzulan Gibran. Bahkan pertemuannya dengan pimpinan DPR seperti Sufmi Dasco belum pernah membahas topik tersebut.

“Saya dengan Pak Dasco sering ketemu, tapi tidak bicara soal itu,” tutur Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Muzani juga kembali menegaskan bahwa Prabowo-Gibran adalah pasangan sah hasil Pilpres 2024, yang telah dilantik berdasarkan konstitusi.

“Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” ujar Muzani.

Catatan Redaksi: Surat yang Ditunggu, atau Waktu yang Sengaja Ditarik?

Meski desakan publik menguat, terlihat bahwa pimpinan lembaga tinggi negara masih bermain di wilayah administratif dan teknis, belum menunjukkan sikap politik yang jelas. Dengan dalih surat yang "belum diterima", proses pengambilan keputusan tertahan, sementara gelombang ketidakpuasan dari kalangan masyarakat dan purnawirawan terus menguat.

Apakah ini sekadar prosedural atau sinyal tarik-ulur kekuasaan di balik layar?

Sumber: Tempo.co