eramuslim

HTI Muncul Lagi, GP Ansor dan Banser Desak Pemerintah Bertindak Cepat

[caption id="" align="alignnone" width="960"]hti muncul (Foto: X @seeksixsuck)[/caption]

eramuslim.com - Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali muncul di berbagai daerah dengan menunjukkan eksistensinya. Kemunculan ini dinilai sebagai tantangan terhadap pemerintah, mengingat HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta dianggap mengancam keutuhan NKRI.

Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser, H. Syafiq Syauqi, menilai bahwa kemunculan kembali HTI merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.

“GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Dan sekarang bermunculan di beberapa daerah, tersebar di sosial media dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” kata H. Syafiq Syauqi dalam pernyataan tertulis pada Minggu, 2 Februari 2025.

Ia juga menyoroti cara HTI dalam menyebarkan ideologi khilafah dengan menggunakan berbagai kedok acara, yang jelas bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

GP Ansor dan Banser pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45,” tegas Gus Syafiq.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa GP Ansor bersama jutaan kader Banser siap mendukung pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok terlarang yang mengancam kedaulatan bangsa.

“Pemerintah ke depan mempunyai mimpi mulia, menuju Indonesia Emas 2045. Ini akan mengganggu ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia. GP Ansor dan jutaan kader Banser se-Indonesia siap bersama pemerintah memberantas kelompok-kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa,” tambahnya.

Diketahui, aktivitas HTI seperti pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah dilaporkan terjadi di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

(Sumber selengkapnya: Beritasatu)