ICW Desak Menterinya Jokowi Mundur Jika Tak Sanggup Urusi Lapas

Eramuslim - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Lapas Sukamiskin.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Kompas TV yang diunggah di akun YouTube pada Minggu (22/7), Tama mengatakan perlunya ada pembenahan yang menyeluruh dan besar-besaran di lapas.

Tama menambahkan jika penjara khusus koruptor sebaiknya dihilangkan, jadi untuk narapidana korupsi ditempatkan di lapas yang sama dengan narapidana lainnya.

"Harus dipisahkan, ini untuk menunjukkan keadilan bagi semua narapidana. Korupsi itu kejahatan yang serius, tapi kenapa hukumannya boleh dikatakan lebih esklusif," kata Tama.

Ia kemudian menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapas di seluruh Indonesia.

"Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) mengakui sudah mengganti empat kali Kalapas, tapi belum selesai. Artinya permasalahan ini terjadi di semua tempat," ungkap Tama.

Menurutnya, hal yang harus dibenahi adalah di bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau dalam periode tertentu ini nggak ada perubahan, boleh jadi Pak Yasona harus kita minta mengundurkan diri dari kursi menteri. Kalau memang dia tidak sanggup mengurusi soal lapas ini," tegasnya.

"Karena ini bicara keadilan bagi semuanya, bukan kemudian menjadi eksklusif dan masalah tidak selesai," imbuh Tama. (tn)