Israel Was-Was Kebijakan Baru Obama?

Kementerian Pertahanan Israel sedang was-was menunggu kebijakan Presiden AS Barack Obama menyusul rencana kunjungan utusan AS untuk urusan Timur Tengah George Mitchell dan pengumuman anggaran fiskal pemerintahan AS untuk tahun 2010, yang memutuskan untuk memotong dana bantuan AS untuk luar negeri.

Israel khawatir Presiden Obama akan menghentikan bantuan militernya pada Israel, selain karena kebijakan fiskal baru pemerintahan Obama, juga untuk menekan pemerintahan baru Israel agar menghapus pos-pos kemanan ilegal dan menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

"Mitchell dikenal sebagai orang yang menentang pos-pos keamanan ilegal dan pembangunan pemukiman Yahudi. AS bisa saja menggunakan bantuan militernya sebagai senjata untuk menekan pemerintahan baru Israel agar segera menghapus pos-pos ilegal itu dan menghentikan pembangunan pemukiman," kata seorang pejabat kementerian pertahanan Israel.

Menteri Pertahanan Ehud Barak sudah membicarakan kemungkinan tersebut sejak pekan kemarin. Namun Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan Israel menyatakan bahwa mereka belum mendengar rencana AS untuk menghentikan bantuan militernya pada Israel, sejak kedua negara menandatangani memorandum bantuan tahun 2007 lalu.

Saat penandatanganan komitmen bantuan tersebut, Presiden George W. Bush meyakinkan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert bahwa AS akan membantu Israel untuk mencapai target kualitatif sebagai negara yang terkuat di Timur Tengah.

Dalam memorandum itu disebutkan bahwa AS akan memberikan bantuan sebesar 30 milyar dollar selama kurun waktu 10 tahun. Tahun ini, Israel sudah menerima bantuan AS sebesar 2,5 milyar dollar dan tahun 2010 Israel akan menerima bantuan lagi sebesar 2,7 milyar dollar. Setiap tahun, AS menambah jumlah bantuannya untuk Israel dan jumlah bantuan yang dijadwalkan akan diberikan pada tahun 2013 mencapai 3,1 milyar dollar.

Dari seluruh jumlah bantuan AS, 75 persen digunakan Israel untuk membeli persenjataan dari AS dan sisanya untuk keperluan pemerintahan dan keperluan pertahanan dalam negeri Israel.

Kedutaan Besar AS di Tel Aviv lewat juru bicaranya Stewart Tuttle menepis kekhawatiran kementerian pertahanan Israel dan menegaskan bahwa pemerintahan Obama tetap memegang teguh komitmen yang tercantum dalam memorandum antara Israel-AS, dimana AS akan melakukan apa saja demi menjaga keamanan Israel, termasuk memberikan bantuan militer dan persenjataan.

Dalam proses pelaksanannya, AS baru mengirimkan bantuannya untuk Israel setelah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Senat. Inilah yang membuat departemen pertahanan Israel khawatir, meski kedua lembaga pemerintahan AS itu selama ini juga menunjukkan dukungannya terhadap Israel.

Para pejabat kementerian pertahanan Israel berspekulasi, AS tidak akan mengatakan penghentian bantuannya karena pos-pos dan pemukiman ilegal Israel, tapi akan menggunakan alasan krisis finansial global.

Kekhawatiran akan kebijakan pemerintahan Obama bukan hanya dirasakan oleh kementerian pertahanan tapi juga dirasakan oleh para pejabat di Pusat Komando Angkatan Bersenjata Israel. Mereka khawatir atas rencana Mitchell membuka kantor permanen di Yerusalem dan akan menerapakan kebijakan pemerintahan Obama untuk menekan Israel menyerahkan wewenang keamanan di wilayah pendudukan Tepi Barat pada otoritas Palestina.

Saat ini, pasukan keamanan Palestina yang mendapatkan latihan dari militer Yordania dan Letnan Jenderal Keith Dayton dari AS sudah dikerahkan di kota Jenin, Hebron, Bethlehem, Tulkarim dan Nablus, kota-kota penting di Tepi Barat. Menurut para pejabat Israel, pasukan keamanan Palestina ini ikut berperang mencegah aksi-aksi teror di Tepi Barat selama Israel menggelar Operasi Cast Lead ke Jalur Gaza bulan Januari kemarin.

Meski mengaku puas dengan kerjasama pasukan keamanan otoritas Palestina, pihak Israel tetap khawatir kesuksesan pasukan keamanan Palestina mencegak aksi-aksi teror di Tepi Barat akan dijadikan alasan untuk mendesak Israel agar menyerahkan wewenang keamanan pada otoritas Palestina. Apalagi pihak Palestina sudah meminta Dayton untuk menekan Israel agar mematuhi konsesi yang telah disepakati.

Dalam beberapa kali pembicaraan, komandan pusat komando Israel Mayor Jenderal Gadi Shamni mengatakan pada Dayton bahwa Israel pada prinsipnya bersedia menyerahkan wewenang kekuasaan di Tepi Barat pada otoritas Palestina, tapi harus dilakukan secara bertahap. Dua minggu yang lalu, Shamni menandatangani ijin bagi 12 kantor polisi Palestina untuk beroperasi kembali di area B, area yang berada dibawah kekuasaan Israel. (ln/JP)