Jangan Seret Nama Bahlil Lahadalia ke Isu Korupsi Pertamina, Begini Penjelasan Golkar

eramuslim.com - Kasus dugaan korupsi di Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun masih menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, menanggapi isu ini dan menyayangkan adanya narasi yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam skandal tersebut.

"Padahal, Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023," kata Mukhtarudin dalam siaran persnya, Kamis (4/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa di tengah kisruh kasus ini, Bahlil justru tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).

“Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Mukhtarudin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Terkait isu pengoplosan BBM berkualitas RON 92 atau Pertamax, Mukhtarudin menilai PT Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.

"Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan, agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya," katanya.

Ia berharap publik tidak bingung akibat berita yang tidak benar di media sosial.

"Tujuannya, untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan," tambahnya.

Selain itu, ia meminta Pertamina untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar mereka tidak beralih ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” ujarnya.

Mukhtarudin juga menegaskan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian ESDM yang telah membentuk tim guna mendalami kasus ini.

"Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM," jelasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus yang terjadi pada 2018-2024.

Di tengah diskusi mengenai kasus ini, muncul narasi yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dalam skandal mega korupsi tersebut.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025).

Nurul menegaskan bahwa Bahlil tidak terlibat dalam kebijakan yang diambil pada periode tersebut.

Sebaliknya, menurutnya, Bahlil justru mendorong agar produksi minyak mentah dalam negeri diolah di fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.

"Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri," katanya.

Nurul juga menyebutkan bahwa Kementerian ESDM saat ini tengah mempercepat proses impor BBM dari satu tahun menjadi enam bulan agar evaluasi dapat dilakukan setiap tiga bulan.

Ia berharap masyarakat lebih kritis dalam menyikapi kasus ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengawal dugaan korupsi yang merugikan rakyat.

“Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” katanya.

Nurul juga mengajak Pertamina untuk berbenah guna meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai bahwa ada unsur politik dalam narasi yang mengaitkan Bahlil dengan kasus ini.

“Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama di luar masa politik.

“Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” katanya.

Menurut Ari, tuduhan terhadap Bahlil tidak tepat karena kasus korupsi Pertamina terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM.

"Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?" pungkasnya.

(Sumber: Wartakota)