Jargon Pilpres Diungkit Lagi, Hilmi Firdausi: Ok Gas Ok Gas, Kalo Gas untuk Rakyat Malah Tidak Ok

eramuslim.com - Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi di pengecer terus menjadi sorotan dan menuai banyak kritik.

Salah satu yang menanggapi kebijakan ini adalah Ustaz Hilmi Firdausi. Ia mengaku memahami niat baik dari aturan tersebut, namun merasa prihatin dengan dampaknya bagi masyarakat.

“Walau maksudnya untuk mengontrol harga gas LPG 3kg (katanya begitu), namun melihat masyarakat harus berjalan jauh ke pangkalan lalu antri begitu panjang hanya untuk membeli 1 tabung gas, miris sekali rasanya,” kata Hilmi dalam unggahannya di X pada Selasa, 4 Februari 2025.

Hilmi berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. Selain itu, ia juga menyindir Presiden Prabowo dengan mengingatkan jargon kampanye yang pernah digunakan saat Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Semoga masalah ini segera diselesaikan. Malu sama jargon waktu Pilpres ok gas ok gas, klo gas untuk rakyat malah tidak ok,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengendalikan harga di pasaran.

“Mohon maaf, gak bermaksud curiga. Tapi ada suatu kelompok orang beli LPG 3 Kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk harganya naik, harganya dimainkan dalam menerbitkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers pada Senin, 3 Februari 2025.

Ia juga mengakui bahwa kebijakan ini masih belum memiliki aturan resmi dan saat ini regulasinya masih dalam proses perumusan.

“Ini kita buat regulasi,” jelasnya.

Selain itu, Bahlil juga meminta maaf kepada para pengecer dan menawarkan solusi agar mereka dapat beralih status menjadi pangkalan.

"Saya meminta kepada pengecer untuk beralih, agar pengecer yang memenuhi syarat bisa dinaikkan statusnya jadi pangkalan, supaya bisa kita mengontrol harga," ungkapnya.

 

(Sumber: Fajar)