Makin DIlarang, Gerakan #2019GantiPresiden Akan Makin Masif

Eramuslim - Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan di sejumlah daerah. Beberapa aktivis seperti Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani bahkan mendapat pengadangan oleh sekelompok massa saat akan menghadiri acara deklarasi di Riau dan Surabaya akhir pekan kemarin.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian memperingatkan bahwa pelarangan deklarasi tersebut merupakan wujud demokrasi yang tidak sehat. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan ada pihak-pihak yang tak siap untuk berdemokrasi jelang Pilpres 2019.

"Ada dua logika di masyarakat. Logika pendukung #2019GantiPresiden dan 2019TetapJokowi. Keduanya tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, apalagi tindak pidana," kata Pipin dalam keterangan resminya, Rabu (29/8).

Menurutnya, kedua pihak baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo harus saling menghormati pilihan masing-masing. Termasuk tak perlu emosi dan menggunakan cara-cara kekerasan.

"Berbeda pilihan politik jangan membuat kita putus silaturahmi, apalagi konflik keluarga, tetangga, dan pertemanan," ucap Pipin.

Pipin juga menyoroti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang turut menghalangi gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah. Pipin menyebut aparat penegak hukum seharusnya dapat bersikap netral sesuai dengan aturan UU yang berlaku.

"Penegak hukum tidak boleh memihak, tetapi harus berada di tengah dan ngambil jarak dari kedua logika masyarakat, mengatur dan menegakkan hukum secara adil bagi semua," lanjutnya.

Jika ke depannya aktivitas #2019GantiPresiden terus dilarang, maka tak menutup kemungkinan gerakan ini semakin meluas dan dapat berikan kejutan di pilpres nanti.

"Jika gerakan #2019GantiPresiden terus dilarang maka ini pertanda tagar ini akan terus masif, menyebar dan mendapat dukungan yang besar. Saya yakin gerakan ini adalah silent majority yang akan berikan kejutan pada Pilpres 2019," pungkas Pipin. (kmpr)