Jokowi Buka Suara soal Korupsi BBM: Kalau Tahu, Sudah Digebuk dari Dulu

eramuslim.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan tanggapan terkait kasus korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Kasus ini menjadi sorotan karena periode korupsinya bertepatan dengan masa jabatannya.

Jokowi, yang memimpin Indonesia sejak 2014 hingga 2024, menyoroti bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi dalam rentang waktu 2018-2023, sebagaimana diungkapkan oleh Jaksa Agung.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pertamina bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) biasa, melainkan perusahaan plat merah yang besar dan memiliki sistem pengelolaan yang kuat.

"Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada,” kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Sumber, Banjarsari, Kamis (6/3/2025).

Ia juga menyoroti bahwa Pertamina memiliki struktur organisasi yang lengkap.

“Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan direksi dan ada juga pengawasan, juga komisaris," terangnya.

Menurutnya, pejabat yang menduduki posisi-posisi tersebut tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang ketat.

"Yang semua itu dipilih lewat proses yakni proses TPA, dilihat Menteri BUMN, Menteri ESDM, lewat TPA baru masuk ke saya. Tidak bisa semua secara ujug-ujug (dadakan). Karena ini menyangkut pengelolaan aset yang besar sekali," ungkapnya.

Jokowi menegaskan bahwa secara sistem, Pertamina telah memiliki pengawasan yang ketat, meskipun ia tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan.

"Dan seluruh produk Pertamina yang saya tau semua telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Migas. Semua ada proses, produknya juga ada proses, semua dites, dicek, semua, tapi apapun semua penyelewengan bisa saja terjadi," tuturnya.

Saat ditanya apakah selama masa jabatannya ia pernah mencurigai adanya kasus ini, Jokowi menyatakan bahwa tidak ada kecurigaan sebelumnya.

"Ya kalau ada kecurigaan dah digebuk (pukul) sejak dulu. (Merasa kecolongan tidak?) Ini manajemen besar saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail," pungkasnya.

(Sumber: Fajar)