Ketika Gibran Ditugaskan Menjaga Tanah Papua: Siapkah Gibran ?

Eramuslim.com - Pemerintah tengah menyiapkan penugasan khusus bagi Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan di Papua. Langkah ini diumumkan oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut bahwa Gibran bahkan akan berkantor di Papua sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Namun, rencana ini menuai skeptisisme, terutama karena pendekatan pembangunan selama ini dianggap lebih bersifat simbolis dan militeristik ketimbang solutif.

Sejumlah akademisi menilai, tanpa dialog sejati dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), penugasan ini hanya akan mengulang kegagalan masa lalu. Sebby Sembom dari TPNPB-OPM dengan tegas menyatakan bahwa tanpa negosiasi politik, semua langkah pemerintah pusat akan sia-sia.

Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi menggelontorkan triliunan dana dan membangun infrastruktur masif di Papua, termasuk jalan, bandara, hingga lumbung pangan. Namun, pembangunan ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan justru melahirkan konflik, deforestasi besar-besaran, dan pelanggaran HAM.

Kasus warga Wanam yang kehilangan hutan adat mereka demi proyek lumbung pangan adalah potret nyata dari pembangunan yang tidak melibatkan warga. Yasinta Moiwend, perempuan adat, menyebut pemerintah masuk “seperti pencuri” ke tanah mereka. Ia bersumpah akan terus melawan.

Akademisi dan mantan peneliti BRIN, Adriana Elisabeth, menekankan bahwa solusi Papua terletak pada dialog, bukan dominasi militer. Sayangnya, dari Jokowi hingga kini, pemerintah lebih memilih membangun daripada mendengar. Dialog informal yang dulu sempat digagas BRIN pun kini terhenti karena minimnya dukungan politik dan dana.

Kehadiran Gibran bisa menjadi peluang, tapi hanya jika ia benar-benar mau mendengar dan berdialog, bukan sekadar melanjutkan proyek politik Jakarta di atas tanah Papua yang terus berdarah.

Sumber: BBC Indonesia