Ketua KPK Gabung Pengurus Danantara, MAKI Geram: Ini Sangat Salah!

eramuslim.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengecam keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Meski Setyo menempati posisi di Komite Pengawasan Danantara, MAKI mempertanyakan komitmen KPK sebagai lembaga independen seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK.

"Itu sangat salah, karena apa pun pemahamannya, Undang-Undang KPK menyatakan sebagai independen. Terlepas dari kekuasaan apa pun, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Semangatnya kan itu," kata Ketua MAKI, Boyamin Saiman kepada merdeka.com, Selasa (8/4/2025).

Boyamin menegaskan bahwa KPK tidak semestinya terlibat dalam lembaga lain dalam bentuk apa pun, termasuk menjadi bagian dari kepengurusan Danantara, meskipun hanya sebagai pengawas.

Menurutnya, KPK seharusnya menjaga jarak dari institusi pemerintah lainnya karena memiliki peran sebagai pengusut dugaan penyimpangan.

"Biarlah itu jadi entitas mandiri masing-masing, dan Danantara juga mandiri nanti. Dengan demikian prosesnya bisa berjalan dengan baik. Danantara juga akan berusaha tata kelola yang baik tidak korupsi, KPK sebagai penjaga gawang," jelas Boyamin.

Lebih lanjut, Boyamin menyoroti bahwa keberadaan Setyo Budiyanto di dalam kepengurusan Danantara membawa nama KPK, padahal pimpinan KPK bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial. Ia menilai bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip tersebut dan meminta Setyo untuk mengundurkan diri.

"Sebenarnya ketua itu hanya koordinator dan suaranya lima, itu tetap jadi utuh. Enggak bisa kemudian nanti 1 seakan-akan ketuanya ini hanya akan seakan-akan mewakili KPK, enggak bisa," tegas dia.

"Jadi saya berharap Pak Setyo Budiyanto segera mengundurkan diri, biarlah pengawas-pengawas diawasi oleh orang-orang yang profesional, yang ngerti bisnis, yang ngerti tata kelola keuangan. Biarkan itu berjalan seperti bank BUMN seperti saat ini sudah bagus, untung besar," tambahnya.

Menurut Boyamin, kehadiran Ketua KPK di Komite Pengawas Danantara justru dapat mereduksi integritas lembaga tersebut.

Jika KPK terlalu dekat dalam mengawasi Danantara, hal ini dikhawatirkan akan menghambat perkembangan bisnis lembaga tersebut dan justru menyebabkan kerugian.

"Yang penting itu kan kalau Danantara juga mandiri, bisnis berkembang, dan mereka berusaha menjaga integritas, kan bagus. Daripada diawasi tiap hari mereka malah enggak kerja," pungkasnya.

(Sumber selengkapnya: Liputan6)