Laporan APBN 2025 Belum Dirilis, Rocky Gerung: Apakah Pemerintah Menyembunyikan Data?

eramuslim.com - Meskipun tahun 2025 telah memasuki bulan Maret, Kementerian Keuangan masih belum merilis laporan penggunaan APBN. Padahal, biasanya laporan ini diterbitkan setiap bulan. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai alasan di balik keterlambatan tersebut.

"Ini seperti keluarga melaporkan soal dapurnya masih berasap atau tidak. Tapi ketika hal rutin itu tertunda orang pun bertanya-tanya," ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Selasa, 11 Maret 2025.

Ia mempertanyakan alasan di balik keterlambatan tersebut dan mengaitkannya dengan transparansi pemerintah.

"Mengapa itu ditunda, itu yang jadi pertanyaan yang kadangkala menyulut pertanyaan berikutnya. Apakah pemerintah menyembunyikan data? Apakah memang ekonomi kita panas sehingga kalau dipamerkan data itu, reaksi pasar internasional juga akan menyebabkan negatif impression pada pemerintah makin buruk? Karena itu adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana keadaan dapur negara," paparnya.

Rocky menyoroti data dari Indef yang menunjukkan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia masih jauh dari target pertumbuhan 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Dalam dua tahun ke depan, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh sekitar 5 persen.

"Artinya itu stagnan juga karena jauh di bawah yang diinginkan yaitu 8 persen. Orang memang bilang itu di atas rata-rata dunia, Jepang bahkan tumbuh hanya 1 persen, sehingga ekonomi Indonesia dianggap baik-baik saja. Tapi angka pertumbuhan (ekonomi) bukan angka yang jadi ukuran stabilitas politik," jelas mantan Dosen Filsafat di Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, stabilitas politik lebih ditentukan oleh tingkat disparitas dalam pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan tinggi tetapi hanya dinikmati oleh kelompok elite, maka itu menjadi indikasi adanya kesenjangan yang besar di masyarakat.

"Itu cara kita membaca stabilitas politik," kata Rocky.

Ia juga menyoroti peran kelas menengah dalam perekonomian dan dampaknya terhadap stabilitas politik.

"Apalagi kalau sektor yang sebetulnya menjadi penopang buffer dari ekonomi, yaitu konsumsi, dan itu dilekatkan dengan kelas menengah. Di dalam data mutakhir tentang Indonesia justru kelas menengahnya turun kelas, maka itu artinya ada semacam harga diri yang jatuh dari kelas menengah ini," tuturnya.

"Kalau kelas bawah kan masih ada BLT segala macam, kelas atas pasti gross-nya itu mengikuti prinsip akumulasi. Tapi kelas menengah ini yang harus dihitung sebagai faktor yang rentan untuk menghasilkan sebut saja kerusuhan politik atau gempa bumi politik," tegas Rocky.

(Sumber: RMOL)