Mantan Diplomat AS Temui Hamas, Tak Peduli Larangan Pemerintahan Bush

Sejumlah mantan diplomat AS mengambil resiko dengan melakukan kunjungan ke Jalur Ghaza dan bertemu dengan Ismail Haniyah, pimpinan Hamas dan mantan perdana menteri Palestina yang di "pecat" secara paksa oleh Presiden Mahmud Abbas.

Para mantan diplomat AS itu mewakili lembaga Council for National Interest yang berbasis di Washington, sebuah lembaga beranggota para mantan diplomat, analis dan pengusaha AS. Kedatangan mereka ke Ghaza, selain untuk mengimbangi taktik lobi Israel di AS, juga untuk menjelaskan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah yang mereka klaim sesuai dengan nilai-nilai Amerika dan sebagai upaya untuk mencari solusi yang adil atas konflik Arab-Israel.

"Ini merupakan kunjungan yang sangat menarik dan kami berdikskusi secara terbuka dengan perdana menteri. Ia (Haniyah) memberikan pandangan-pandangan yang rinci pemerintahan di Ghaza terhadap banyak hal, " kata Richard Viets, yang pernah menjadi dutabesar di Israel dan Yordania.

Delegasi AS itu mendapat sambutan hangat dari Hamas. Menteri Kesehatan kabinet Haniyah, Bassim Naim menilai kedatangan delegasi dari AS itu sebagai kunjungan yang penting, apalagi dalam situasi di mana bangsa Palestina sedang mengalami blokade yang dilakukan oleh Israel dan AS.

"Haniyah menegaskan kembali hubungan antara rakyat Palestina dan rakyat Amerika, serta fakta bahwa bangsa Palestina membedakan antara mereka yang cinta perdamaian dengan agresi terhadap bangsa Palestina yang dilakukan pemerintah AS, " kata Naim.

Richard Viets menambahkan, kedatangan para mantan diplomat AS ke Ghaza juga dalam rangka misi mencari fakta. "Kami datang ke sini karena kami sangat ingin membekali diri kami dengan pengetahuan yang lebih baik tentang situasi di sini dan pulang dengan membawa penjelasan bagi para pejabat pemerintahan kami tentang reaksi dan pandangan dari apa yang telah kami dengar di sini, " papar Viets.

Selain Jalur Ghaza, delegasi AS itu juga akan mengunjungi Israel, wilayah pendudukan Tepi Barat, Mesir, Yordania, Libanon dan Suriah. Mereka mengaku tidak meminta izin khusus dari pemerintah AS dalam melakukan misi tersebut.

Perjalanan para mantan diplomat ini, terutama pertemuan mereka dengan Hamas, kembali menjadi tamparan keras bagi pemerintahan AS yang selama ini melarang siapapun untuk berkomunikasi dengan Hamas. (ln/iol)