Megawati Dinilai Mengacak-acak Program Prabowo Terkait Retret di Magelang

eramuslim.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dinilai berusaha menghambat program Presiden Prabowo Subianto dengan menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini bertentangan dengan keputusan Presiden Prabowo, yang menjadikan retret tersebut sebagai bagian dari program kepemimpinannya.

Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C. Suhadi, ikut menanggapi kebijakan Megawati yang melarang kadernya—baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang berasal dari PDIP—untuk ikut serta dalam retret 21-28 Februari 2025.

"Dan alasan kenapa seorang ketua umum melarang untuk tidak mengikuti retret kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan yang sudah menjadi program Presiden Prabowo pasca dilantiknya para kepala daerah," kata Suhadi, Jumat (21/2/2025).

Ia juga mempertanyakan kaitan antara larangan tersebut dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

"Kalau benar larangan itu dikaitkan dengan penahanan HK, apa hubungannya dengan Presiden Prabowo sehingga programnya ikut diacak-acak," ujarnya.

Suhadi menilai langkah Megawati menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter dan kurang mencerminkan sikap kenegarawanan.

"Surat larangan ini yang dibungkus kata menunda perjalanan, masuk dalam golongan Mega seperti seorang pemimpin bertangan besi dan seorang pemimpin yang tidak mencerminkan kenegarawanan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan oleh Megawati.

"Menurut saya ini aneh, dan terkesan kekanak kanakan. Karena kepala daerah apakah dia seorang gubernur maupun bupati dan walikota dipilih oleh rakyat, bukan oleh Megawati dan anggotanya," sindirnya.

Suhadi juga menyoroti bahwa Megawati sangat memegang teguh konsep ‘petugas partai’ agar tetap mengontrol kadernya.

"Berkaca dari manuver ini semakin jelas, kenapa Mega selalu memegang teguh kalimat petugas partai, tujuannya adalah jelas bahwa partai dan kader ada dalam genggamannya, lalu kita bertanya buat siapa kepala daerah yang terpilih bekerja!," katanya.

Diketahui, retret di Magelang akan diikuti oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur. Dari jumlah tersebut, 126 kepala daerah berasal dari PDIP.

(Sumber: Pojoksatu)