Mensos Akan Umumkan Hasil Usulan Soeharto Jadi Pahlawan: Bagaimana Dengan Luka Lama Korban Orde Baru?

Eramuslim.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap diskusi untuk menentukan calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Salah satu nama yang sedang dibahas—dan memicu kontroversi luas—adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Rencana tersebut akan difinalisasi dan diserahkan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan Agustus 2025. “Sekitar Agustus akan kami sampaikan untuk yang gelar pahlawan, termasuk Pak Harto. Prosesnya sesuai jadwal undang-undang,” ujar Saifullah usai menghadiri rapat di Gedung DPR, Senin (7/7/2025). Ia menegaskan tidak ada kendala administratif dalam proses ini, hanya menunggu tahapan sesuai regulasi.

Namun, wacana ini langsung memantik gelombang penolakan publik, terutama dari kelompok korban pelanggaran HAM masa Orde Baru. Salah satu suara penentang paling lantang datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

"Ini seperti menampar wajah para korban," tegas Jessenia Destarini, anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS. Menurutnya, gelar pahlawan untuk Soeharto adalah bentuk penghinaan terhadap perjuangan korban yang selama lebih dari dua dekade masih menanti keadilan yang belum juga ditegakkan.

“Bayangkan, pelanggaran HAM berat belum pernah diselesaikan secara tuntas, tapi nama yang dianggap paling bertanggung jawab justru dicalonkan jadi pahlawan,” ujar Jessenia dengan nada kecewa.

Sesuai aturan, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada individu yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun, jika Soeharto lolos seleksi akhir Kemensos dan disetujui TP2GP—yang kini diketuai Menteri Kebudayaan Fadli Zon, tokoh yang juga menuai kontroversi—maka status itu bisa resmi disematkan pada tokoh sentral Orde Baru yang penuh jejak kelam.

Wacana pemberian gelar ini kembali membelah opini publik. Di satu sisi, ada yang menilai jasa Soeharto dalam pembangunan nasional tak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, luka sejarah akibat penculikan aktivis, pembungkaman pers, dan represi politik belum kering. Jika keputusan ini benar-benar diambil, bukan tidak mungkin trauma lama akan kembali menganga.

Sumber: Tempo.co